Wawancara Eksklusif

Di Balik Sulitnya Pedagang Dapat Minyak Goreng Curah. Tak Ada Yang Mau Jual Rp 14 Ribu Tanpa Subsidi

Mana ada pedagang yang mau menjual dengan harga Rp 14 ribu sementara subsidi tidak ada.

Editor: Soegeng Haryadi
DOK. PRIBADI
Ahmad Rizali, Kepala Dinas Perdagangan Sumsel 

PERSOALAN minyak goreng hingga kini belum tuntas. Harga minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah Rp 14 ribu per liter, nyatanya di pasar harga ini tidak ada. Pedagang mengaku mendapatkan minyak goreng dengan harga mahal lebih dari harga subsidi yang ditetapkan sehingga membuat harga jual ikut naik. Dalam wawancara dengan wartawan Sripo Abdul Hafiz, Kepala Dinas Perdagangan Sumsel DR H Ahmad Rizali MA menyatakan tidak mudah mengatur agar minyak goreng sesuai HET. Berikut petikan wawancaranya.

*******

Migor yang diberikan subsidi oleh pemerintah Rp 14 ribu per liter, nyatanya di pasar harga ini tidak ada. Benarkah, minyak curah masih mahal dan sulit didapat? Kalaupun ada di pasar tradisional dibanderol dengan harga Rp 18 ribu per liter?
Yang pertama, itu kan data lapangan. Jadi kebenarannya karena teruji di lapangan ya memang begitu adanya. Masalahnya sekarang, sama seperti HET dulu. Pengembalian uang subsidi itu kan macet. Mana ada pedagang yang mau menjual dengan harga Rp 14 ribu sementara subsidi tidak ada. Ditahan semua, akhirnya langka. Hampir sama saja dengan ini karena subsidi atau reaksi yang diatur oleh Kementerian Perindustrian belum sepenuhnya lancar.

Apa yang menjadi penyebabnya di pasar retail modern harga minyak goreng sawit juga tetap tinggi meski harga Tandan Buah Segar (TBS) sempat drop karena larangan impor CPO?
Karena produksi minyak goreng itu kan mereka melakukan dengan harga-harga tertentu dan itu tidak langsung turun. Itu produksi sekian waktu yang lalu. Nah sekarang CPO-nya itu turun gak? Apakah dia pakai CPO itu, kan gak tahu juga kita. Karena produsen-produsen sawit itu rata-rata punya kebun sawit sendiri, punya pabrik CPO sendiri. Dia dari hulu sama hilir sudah menguasai.

Apakah dugaan praktik oknum yang menjadikan minyak curah mengubah menjadi kemasan premium (re-packing) membuat ini terjadi?
Kemungkinan-kemungkinan itu ada. Tapi ranah itu lebih banyak ditangani oleh teman-teman dari Polda. Kalau kita gak sampai ke sana, paling mengingatkan saja bahwa tidak boleh melakukan re-packing atas minyak goreng curah.
Memang kandungan minyak curah dengan kemasan berbeda. Kualitasnya juga jauh berbeda. Yang banyak itu minyak goreng curah ini ditambah vitamin A. Tapi mereka gak berani juga jual sama dengan kemasan. Paling lebih mahal sedikit dari minyak goreng curah. Itu info yang saya dengar begitu. Tapi yang pastinya teman-teman dari Polda yang mengerti. Mereka langsung mengatasi masalah itu.

Apa upaya Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel untuk mengendalikan ini?
Persoalannya, di samping subsidi dan refaksi, itu tergantung pada Kementerian Perindustrian dan BPDPKS. Kita tidak bisa masuk. Kita hanya mengupayakan agar 17 kabupaten/kota ini mempunyai minimal distributor dua atau sub distributor dan pengecer yang memadai agar minyak goreng curah subsidi ini bisa didistribusikan ke sana. Karena distributor ini kalau dia di pengecer kabupaten/kota tidak ada, tidak bisa juga menyalurkan.
Ini ada beberapa kabupaten/kota yang masih sangat kurang di tingkat pengecer. Contohnya Lubuklinggau di pengecer masih tercatat 0 (nol) berdasarkan rekam data sistem minyak goreng curah Kementerian Perindustrian.
Kemudian Pagaralam dan Prabumulih masih di bawah 5 pengecer. Kemudian OKU yang cukup besar masih 5. OKU Timur cuma 6, Mura kosong tidak ada pengecer. Muratara cuma satu.
Kemudian Kabupaten Muaraenim ada lima pengecer tetapi justru di Kota Muaraenim dan Tanjungenim tidak ada pengecer di sana. Jadi tidak bisa orang mendistribusikan ke situ.
PALI juga cuma dua, Lahat yang cukup besar cuma dua pengecer. Dan Empatlawang malah kosong tidak ada pengecer.
Daerah-daerah yang tidak ada pengecer ini tidak bisa didistribusikan minyak goreng curah subsidi. Itu masalah yang kita hadapi di tingkat distribusi.
Jadi ada dua masalah. Masalah distribusi dan masalah subsidi. Itu yang jadi masalah. Hampir sama dengan HET Rp 14 ribu dulu, begitu tidak dibayarkan, orang tidak bisa menyalurkan. Akibatnya minyak goreng jadi langka. Makanya dulu kan orang ramai kalau ada operasi pasar. Kesalahannya adalah di tingkat penggantian di subsidi yang tidak lancar. Bukan kesalahan di produsen atau distributor.

Apakah ada sanksi bagi pelaku praktik mengemas ulang minyak curah jadi premium?
Kalau dia mere-packing dari curah ke migor kemasan. Kemasan itu kan ada aturan tersendiri. Daftar minyak curah itu kan tidak boleh dire-packing. Itu kalau dari sudut pidananya bisa kena pemalsuan atau juga penipuan. Misalnya harga Rp 14 ribu dijual Rp 20 ribu. Padahal kualitasnya tidak boleh dijadikan kemasan.

Ada contohnya?
Kalau kita mengingatkan pernah ada di daerah Plaju dulu melakukan itu. Dia menjadikan Sriwijaya Mas kemasannya itu. Padahal Sriwijaya Mas itu tidak ada dalam produk kemasan. Yang saya tahu. Intinya itu ranahnya kepolisian bisa dijerat penipuan dan pemalsuan. Setingkat dengan oplosan. Kalau dia tetap minyak goreng curah tidak dikemas tapi dijual dengan harga sedikit lebih tinggi, itu bisa kena peringatan. Tapi tidak kena di pemalsuan dan penipuan.

Adakah laporan dari warga atau masyarakat yang masuk ke instansi Anda mengenai kesulitan mendapatkan minyak goreng curah?
Itu banyak laporan itu makanya kita cari akar masalahnya di mana. Pertama subsidinya. Yang kedua, tingkat pengecer di kabupaten/kota yang masih sangat minim.
Tingkat pengecer itu masalahnya mereka harus punya NPWP, KTP. Ternyata banyak mereka gak punya NPWP. Oleh karena itu saya undang semua Kadis Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perizinan untuk mempercepat pengecer ini untuk memenuhi syarat itu agar mereka bisa menyalurkan atau menerima distribusi minyak goreng curah.
Dari 17 kabupaten/kota itu ada 11 kabupaten/kota yang tingkat pengecernya masih sangat rendah. Itu yang kita dorong. Karena distributor ini kalau dia di pengecer kabupaten/kota tidak ada, tidak bisa juga menyalurkan. Ini ada beberapa kabupaten/kota yang masih sangat kurang di tingkat pengecer.
Daerah-daerah yang tidak ada pengecer ini tidak bisa didistribusikan minyak goreng curah subsidi. Itu masalah yang kita hadapi di tingkat distribusi.
Di kabupaten itu di tingkat kecamatan tidak ada pengecer sehingga tidak bisa mendistribusikan minyak goreng curah. Seperti kabupaten Lahat itu tidak hanya Lahat. Ada Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Kikim, ini kosong semua.
Karena itu kita dorong agar pedagang di sana itu menjadi pengecer dengan memenuhi syarat yang ada. Sehingga kalau distributor dari Palembang mau mengirim, itu akan segera ditangani.
Apalagi sekarang sudah ada tiga BUMN plat merah yang diturunkan langsung untuk distribusi ke desa-desa. Yaitu Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Rajawali Nursindo, mereka pernah mau ke Empat lawang, ke Tebing tinggi, Kota Pendopo. Itu tidak ada pengecernya. Jadi gimana mereka mau ngirim.
Saya tidak menyangka juga ternyata ibukota Kabupaten Muaraenim ternyata tidak punya pengecer. Justru yang ada di Gunung Megang, Sungairotan, Belida. Tapi di Muaraenim, dan Tanjungenim tidak ada.
Pengecer itu ada 400-an di Sumsel. Sementara 318 di antaranya di Palembang. Itu saja sudah 80 persen. Yang mendekati itu ada Banyuasin ada 75. Kemudian OKI ada 32. Muba ada 24. OKUS dan OI masing-masing 18 pengecer.
Yang lainnya di bawah 5. Sangat memprihatinkan setelah kita lihat proses ini kenapa macet ini.

Ada rencana gelar operasi pasar untuk minyak goreng curah?
Tidak ada. Kita sekarang fokus distribusi melalui distributor dan pengecer. Itu yang kita dahulukan. Karena migor curah ini agak sulit dioperasipasarkan. Karena harus ada pengecernya. (abdul hafiz)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved