Berita Palembang

Bawaslu: Kasus Video Kepala Daerah tidak Mengandung Unsur Pidana, Hanya Melanggar UU Lain

Disimpulkan bahwa apa yang dilakukan para terlapor tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Bawaslu: Kasus Video Kepala Daerah tidak Mengandung Unsur Pidana, Hanya Melanggar UU Lain
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ/DOKUMEN
Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Iin Irwanto ST MM 

Laporan wartawan sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Berdasarkan hasil kajian Bawaslu dan rapat pembahasan dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), kelima terlapor beberapa kepala daerah dan Pimpinan Dewan dinyatakan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.

"Para terlapor melanggar Pasal 1 ayat 3, Pasal 61 ayat 2, dan Pasal 67 huruf c UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ungkap Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto ST MM, Selasa (12/3/2019).

Iin mengungkapkan sebelumnya terlapor juga dijerat delik Pasal 547 jo 282 UU 7/2017 tentang pemilu.

Namun saat pembahasan rapat di Gakkumdu, disimpulkan bahwa apa yang dilakukan para terlapor tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

"Bawaslu telah berusaha maksimal dalam memproses laporan dugaan pelanggaran ini. Tim klarifikasi telah memeriksa saksi-saksi bahkan hingga ke luar Kota Palembang. Kami juga telah meminta keterangan Ahli Pidana dan ahli-ahli lainnya," kata alumni FT Elektro Unsri.

Download Lagu MP3 Terbaru Rizky Febian Berjudul Ragu Lengkap dengan Video Klip dan Lirik Lagu

Drama Korea Sky Castle Berakhir, Yum Jung Ah Bintangi Film Ignition Yang Syuting Mulai 8 Maret

Kamu Mahasiswa Akhir dan Sulit Bertemu Dosen Pembimbing Untuk Revisi? Ini Tips Menghadapinya

Mantan aktivis mahasiswa Islam ini mengatakan kasus dugaan pelanggaran netralitas para pejabat ini berawal dari Soni Pradhana Putra, aktivis Anak Bangsa ke Bawaslu RU tanggal 15 Februari 2019.

Laporan tsb kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Sumsel dan diregistrasi pada tanggal 19 Februari 2019.

"Seluruh terlapor dalam laporan ini cukup kooperatif dan memenuhi undangan Bawaslu. Mereka mengakui bahwa yang ada di dalam video tsb adalah mereka," kata Iin.

Selain laporan video oknum kepala daerah dan pimpinan DPRD ini, Bawaslu juga telah menyelesaikan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh oknum Camat.

Dalam kasus ini kata Iin, Bawaslu telah memeriksa 13 saksi dan ahli. Dari hasil kajian berdasarkan bukti yang ada, Bawaslu menyatakan terlapor M Yamin melanggar aturan Pasal 2 dan 5 UU ASN.

"Untuk kasus ini telah kami teruskan ke Komisi ASN di Jakarta," pungkasnya. (Abdul Hafiz)

===

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved