Berita Palembang

Masyarakat Demokrasi Geruduk Kantor Bawaslu Sumsel dan Minta Pengusutan Kepala Daerah tidak Netral

Puluhan massa yang menamakan diri Masyarakat Demokrasi meminta ktransparan pengusutan video pejabat daerah di Sumsel

Masyarakat Demokrasi Geruduk Kantor Bawaslu Sumsel dan Minta Pengusutan Kepala Daerah tidak Netral
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Massa yang menamakan diri Masyarakat Demokrasi berfoto bareng Pimpinan dan staf Bawaslu Sumsel di sela-sela menggelar unjuk rasa. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Puluhan massa yang menamakan diri Masyarakat Demokrasi menggeruduk Kantor Bawaslu Sumsel meminta transparan pengusutan video pejabat daerah di Sumsel yang mendukung salah satu Capres 2019.

"Maraknya dukungan sejumlah kepala daerah terhadap calon presiden petahana Jokowi Ma'ruf Amin, Kami dari Masyarakat Demokrasi menilai menyalahi etika," tegas Koordinator Aksi Ruben Alkatiri didampingi Koordinator Lapangan Yan Coga, Selasa (12/3/2019).

Baru-baru ini, kata Ruben ada dukungan dari 5 Kepala Daerah di Sumatera Selatan terindikasi melakukan dukungan terhadap Paslon Petahana.

Memang dalam konteks administrasi pemerintahan, Kepala Daerah wajib mendukung program-program pemerintah pusat.

Kepala Daerah juga wajib patuh terhadap arahan Presiden. Tetapi harus dibedakan mana dukungan kepada program pemerintah yang dibuat Presiden dan mana dukungan kepada Calon Presiden yang kebetulan Presiden saat ini.

Namun secara etika, massa menilai tidak pantas ketika sedang tidak cuti, Kepala Daerah menyatakan dukungan ke Calon Presiden tertentu. Ini sudah masuk ranah politik.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya pasal 281 yang mengatur tentang mengenai ketentuan cuti dan PKPU Nomor 23 tahun 2018, di mana pasal 62 menyatakan Kepala Daerah yang menjadi Tim Pemenangan harus melakukan Cuti serta Perbawaslu No 33 Tahun 2018.

"Untuk itu kami dari Masyarakat Demokrasi meminta kepada Bawaslu Sumatera untuk segera memanggil Kepala Daerah yang terindikasi melakukan dukungan," ujarnya.

Maka berangkat dari hal-hal tersebut, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 khususnya Pilpres 2019 agar marwah demokrasi berjalan baik dan benar serta kondisi pelaksanaan yang kondusif, maka massa dari Masyarakat Demokrasi meminta Bawaslu Sumatera Selatan segera melakukan tiga hal.

Dua Kakek di Muba Perkosa Dua Anak Dibawah Umur, Kakek Kedua Tega Ikat Tangan Korbannya

Armando Disunat Sambil Main Game di Ponsel, Sunatan Massal HUT PTBA ke-38 di Muaraenim

Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam Meninjau Langsung Gubuk Reot yang Dihuni Kakek Syaiful

"Periksa dan adili sejumlah pejabat Kepala Daerah tersebut secara jujur dan transparan. Beri sanksi yang tegas terhadap Kepala Daerah yang terbukti melakukan pelanggaran. Mendagri agar segera pecat Kepala Daerah atau Pejabat Daerah yang telah terbukti bersalah," pungkasnya.

Halaman
12
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved