Berita Palembang

Bawaslu Sumsel Catat Ada 12 Ribu Pelanggaran APK, Baliho Caleg Paling Banyak Melanggar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel mencatat ada 12 ribu pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Calon Legislatif (Caleg) dan C

Bawaslu Sumsel Catat Ada 12 Ribu Pelanggaran APK, Baliho Caleg Paling Banyak Melanggar
SRIPOKU.COM/ODI ARIA SAPUTRA
Petugas Sat Pol PP Palembang mencabut APK yang dianggap melanggar karena dipasang di pohon dan tiang listrik beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Odi Aria Saputra

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel mencatat ada 12 ribu pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Calon Legislatif (Caleg) dan Calon Presiden di masa kampanye, Selasa (12/3/2019).

Koordinasi Divisi Bidang SDM dan Organisasi Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto mengatakan pihaknya mencatat ada sekitar 12 ribu pelanggaran APK fo Sumsel.

Pelanggaran APK itu terdiri beberapa jenis yakni pelanggaran tempat pemasangan, Etika, dan pemasangan berbayar. Pelanggaran APK ini didominasi oleh Calon Legislatif (Caleg).

“Sampai masa kampanye saat ini kita catat sudah ada 12 ribu pelanggaran APK dari pemasangan spanduk dan baliho,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari 12 ribu pelanggaran APK tersebut didominasi oleh APK Caleg dibandingkan APK Capres. Sedangkan dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel, Bawaslu mencatat pelanggaran APK terbanyak itu terjadi di kota Palembang.

Pelanggaran APK ini didominasi oleh pelanggaran etika. Misalnya, banyak pelanggaran APK yang dipasang di tiang listrik, simpangan jalan, dan di pohon.

“Pelanggaran APK terbanyak itu dari Caleg dibandingkan Capres. Yang banyak melanggar itu dari sisi etika karena mereka banyak yang memasang APKnya di tiang listrik, simpang jalan, dan pohon itu semrawut dan merusak pemandangan,” jelas Irwanto.

Pihaknya pun sudah mengingatkan oknum yang memasang APK untuk tidak memasang kembali. Namun, peringatan tersebut tidak digublis oleh mereka.

Maka dari itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kelurahan/Desa untuk melaporkan kepada Panwascam. Setelah itu, akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untik mencabut APK yang melanggar.

“Kita beri peringatan dulu kepada mereka jika masih saja membandel kita langsung berkoordinasi dengan Satpol PP dan KPU untuk mencabut APK yang melanggar itu,” ungkapnya. (oca)

===

Analisa Badan Intelijen Daerah untuk Pemilu - Palembang Kategori Rawan Kecurangan

Lapter Sekayu Bakal Operasional Tahun Ini, Layani Bengkel Helikopter & Asrama Sekolah Penerbangan

Beberapa Cara untuk Lepas dari Jeratan Tagihan Kartu Kredit

Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: pairat
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved