Analisa Badan Intelijen Daerah untuk Pemilu - Palembang Kategori Rawan Kecurangan

KaBinda Sumsel, Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa menyebut Kota Palembang wilayah paling rawan terjadi kecurangan, dibandingkan dengan wilayah lain di Sum

Analisa Badan Intelijen Daerah untuk Pemilu - Palembang Kategori Rawan Kecurangan
SRIPOKU.COM/Syahrul
LIPAT SURAT - Sejumlah warga melakukan pelipatan surat suara Pemilu 2019 di Gedung Serbaguna Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Senin (11/3/2019). Menurut warga untuk satu kotak mereka dapatkan upan sebesar Rp 50.000. 

SRIPOKU.COM , PALEMBANG - Kepala Badan Intelijen Daerah (KaBinda) Sumsel, Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa menyebut Kota Palembang wilayah paling rawan terjadi kecurangan, dibandingkan dengan wilayah lain di Sumsel.

Berita Lainnya:

‎Panwaslu : Pilpres di Pagaralam Rawan Kecurangan

Ini Kata BIN Soal Terjadinya Ledakan di Dekat Lokasi Debat Capres Semalam,

Hal itu disampaikan Ruddy usai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kota Palembang di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Senin (11/3). "Untuk pemetaan daerah rawan di Sumsel, hampir semua. Karena pembagian wilayah rawan itu per TPS (Tempat Pemungutan Suara). Hampir semua kabupaten/kota ada semua wilayah rawan. Dan yang paling banyak menurut kami ada di Kota Palembang," ungkapnya.

Ruddy menambahkan, dari hasil pemetaan, Kota Palembang paling banyak memiliki wilayah rawan, karena kota ini memiliki 1 juta lebih pemilih, dan memilliki wilayah serta jumlah penduduk paling banyak di Sumsel.

"Palembang memiliki tingkat kerawanan paling banyak. Karena pemetaan kerawanan itu didasarkan pada kondisi TPS. Namun, untuk data lebih lengkap ada di kepolisian," kata dia.

Ia berharap seluruh forum pimpinan daerah termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, ke depan diharapkan dapat memutus kerawanan tersebut. "Kebetulan ini kunjungan kerja pertama saya, jadi selain memanfaatkannya untuk silaturahmi, juga sebagai pemberi informasi terkait kerawanan jelang Pemilu," tuturnya.

Bagi Ruddy, pembentukan personil-personil KPU yang sedemikian banyak, menjadi sesuatu yang rawan. Dimana, sudah menjadi satu keharusan agar dapat dicari orang-orang yang netral.

"Seperti yang kita ketahui, mulai dari PPK berapa orang, PPS berapa orang dan terus sampai ke KPUD, harus selektif mungkin untuk mencari orang-orang yang netral," kata dia.

Sementara itu, Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan, pertemuan hari ini menjadi koordinasi pemantapan penyelenggaraan pemilu. Dan menjadi hal yang penting agar pelaksanaan pemilu sesuai yang diharapkan.

Dimana, dalam rapat hari ini, disampaikan strategi-strategi baik itu potensi kerawanan termasuk strategi dalam mengatasinya. "Mudah-mudahan, melalui pembelajaran Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) pada 2018 lalu, dalam rangka menjaga daerah agar terus kondusif akan kita teruskan," kata dia. (axl)

===

Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved