Berita Palembang
Dapatkan Predikat WTP Tahun Depan, 13 Temuan BPK Perlu Jadi Catatan
- Walaupun mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun bukan berarti tidak ada temuan dalam laporan belanja
Penulis: Rahmaliyah | Editor: Reigan Riangga
Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah
SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Walaupun mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun bukan berarti tidak ada temuan dalam laporan belanja sejumlah satuan kerja.
Dari hasil tahun lalu, sedikitnya ada 13 temuan yang menjadi catatan BPK untuk diperbaiki.
Seperti hibah yang belum di pertanggung jawabkan, hibah belum di lakukan pengesahan, kegiatan konstruksi dalam pengerjaan yang belum dilaporkan, nilai saldo cash di bendahara uang harus dipertanggunjawabkan dan sebagainya.
"Pada 2017 tidak cukup materialitas untuk mempengaruhi opini, namun jika dibiarkan maka masalah ini bisa akan membesar. Karena tidak ada jaminan jika tahun ini sudah WTP maka tahun depan berikan juga akan sama," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso, Selasa (5/6/2018)
Bahkan, kata Sudarso, ada kementerian/lembaga yang sebelumnya mendapatkan WTP, di tahun berikutnya turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan disclaimer atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Oleh karena itu kita rutin melakukan evaluasi terkait laporan keuangan ini, khususnya dari tingkat wilayah," katanya.
Ia menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan BPK hanya pada kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan.
"Setelah ini terpenuhi maka WTP, tapi ini belum jadi jaminan tidak terjadi penyimpangan di dalamnya itu merupakan hal yang berbeda," katanya.
Misalnya pada pemeriksaan di Kementerian kelautan yang dilakukan ternyata ada beberapa pengeluaran yang tidak bisa dipertanggung jawaban.
Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut pihaknya turut memberikan penghargaan kepada Satker yang punya laporan keuangan baik. Yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi, Kementerian Agama (Kemenag), Polda Sumsel, PN Palembang, dan Kodam II Sriwijaya dan Kantor Pelabuhan.
"Nilainya bagus dibandingkan dengan satker lainnya. Maka itu kami berikan sebuah apresiasi," katanya.
Sebelumnya, kata Sudarso, berdasarkan laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh BPK ditingkat Pemerintah Pusat tahun 2017 kemarin berhasil meraih predikat WTP. Begitu juga dengan sejumlah satuan kerja (Satker) dibawahnya.
"Pada tahun 2016 itu ada enam Satker yang laporan keuanganya disclaimer, sementara untuk tahun 2017 kemarin hanya tinggal dua Satker saja, yakni Bakamla dan Kementerian Kelautan. Artinya sudah lebih baik dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Baca: Korban Kebakaran di Tulung Selapan OKI Butuh Bantuan, Rifai Beri Uluran Tangan dan Dukungan Moral
Baca: Mantapkan Pengamanan Idul Fitri, Kapolres Pagaralam Gelar Vicon dengan Kapolri
Baca: Ishak Mekki Dinilai Lihai Mendatangkan Investor untuk Mensejahterakan Masyarakat Sumsel
Baca: Tinggalkan Rumah Kosong Sebaiknya Melapor RT atau Titipkan ke Tetangga
Baca: Vanessa Angle Akui Adegan Lamaran Yang Dilakukan Sang Kekasih Hanya Becanda, Ternyata
Baca: Jambret Meresahkan Mahasiswa Unsri Berhasil Diringkus Anggota Polsek Indralaya