Gonggongan Ujian Persatuan

Bila ditarik lebih jauh, paradoks semacam ini ternyata bukan hanya milik satu bidang. Ia hadir di berbagai lapisan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan kehadirannya justru semakin terasa di era ketika segalanya tampak lebih terbuka dari sebelumnya.

Dalam sistem yang menjunjung kebebasan, misalnya, ada paradoks yang kerap luput dari perhatian. Jutaan individu mengambil keputusan sendiri, berdasarkan kepentingan masing-masing, tanpa komando yang terpusat.

Secara logika, orang mungkin mengira kekacauan adalah keniscayaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kebebasan yang tampak tak teratur itu melahirkan tatanan yang dinamis dan cepat menyesuaikan diri. Paradoks serupa hadir pula dalam globalisasi.

Ketika ekonomi dunia semakin menyatu dan batas-batas kedaulatan seolah menipis, negara-negara justru semakin gigih mempertahankan perbatasannya.

Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, yang secara ekonomi paling terbuka, justru menjadi yang paling protektif terhadap arus imigran dan pekerja asing. Semakin menyatu dunia secara ekonomi, semakin keras pula teriak identitas dan batas.

Paradoks itu kemudian menemukan wujudnya yang paling nyata—dan paling mengkhawatirkan—dalam ruang demokrasi digital. Internet pernah dijanjikan sebagai ruang terbuka: tempat informasi mengalir bebas, suara kecil bisa terdengar, dan jarak dipendekkan oleh koneksi.

Namun yang terjadi tidak selalu demikian. Program-program literasi digital yang lahir untuk melawan disinformasi pun menghadapi paradoksnya sendiri: masyarakat didorong mencari fakta di dalam ekosistem yang algoritmanya sejak awal tidak dirancang untuk menyajikan keakuratan, melainkan untuk merebut perhatian dan memanipulasi keterlibatan emosional penggunanya.

Upaya perlawanan itu berlangsung di medan yang dari awal sudah dimiringkan oleh kekuatan yang ingin dilawan.

Dalam ranah yang lebih filosofis, Amartya Sen pernah menyebut apa yang ia namakan paradoks liberalisme: sebuah benturan antara hak-hak kebebasan individu dan keputusan mayoritas, di mana keduanya bisa saling menegasikan.

Sementara John Rawls, dalam teori keadilannya, mengajukan gagasan yang sekilas juga tampak paradoksal—bahwa syarat kebulatan suara dalam menentukan prinsip keadilan bukan pengekangan, melainkan justru ekspresi tertinggi dari otonomi individu itu sendiri.

Keseragaman, dalam hal ini, lahir bukan dari tekanan, melainkan dari kesadaran. Semua paradoks itu berbeda dalam konteks, tetapi berbagi satu akar yang sama: bahwa kebebasan, keterbukaan, dan keadilan tidak pernah bekerja dalam garis lurus.

Ia selalu menyimpan tegangan di dalamnya. Dan tegangan itulah yang sebenarnya harus kita kelola, bukan kita ingkari.

Di dalam ruang digital itu bekerja pula mekanisme yang tak kasatmata. Algoritma secara senyap menyaring informasi dan mengelompokkan pengguna ke dalam gelembung-gelembung persepsi, memastikan mereka hanya terpapar pada opini dan keyakinan yang sejalan dengan diri mereka sendiri.

Pandangan yang berseberangan perlahan menjadi asing, lalu terasa mengancam. Pada saat bersamaan, data perilaku yang dikumpulkan secara masif oleh platform-platform besar dijual atau dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk merancang pesan yang ditargetkan dengan presisi—menyasar pemilih yang rentan, membentuk keputusan tanpa mereka sadari.

Dan bila semua itu belum cukup, ada pula pasukan-pasukan digital yang bekerja terkoordinasi: akun-akun otomatis yang membanjiri percakapan dengan disinformasi, menggelembungkan angka dukungan, membuat sebuah tagar atau opini seolah-olah didukung oleh jutaan orang—padahal mungkin tak satu pun dari mereka adalah manusia sungguhan.