Mengubah Status Jadi Kapabilitas Bencana 

Ringkasan Berita:

• 10 daerah di Sumsel tetapkan status siaga bencana guna antisipasi cuaca ekstrem selama libur Nataru 2026.
• Status siaga harus diwujudkan dalam aksi nyata, seperti pemetaan risiko, kesiapan alat, dan jalur evakuasi yang jelas.
• Pemerintah wajib berikan arahan konkret dan evakuasi proaktif bagi warga rentan untuk menekan dampak kerugian bencana.

Oleh: Dr. M.H. Thamrin 
(Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya Palembang)

SRIPOKU.COM - Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan sepuluh kabupaten/kota menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi – OKU, OKU Selatna, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas Utara, Banyuasin serta kota Pagar Alam, Prabumulih, dan Lubuklinggau.

Langkah ini ditempuh sebagai antisipasi cuaca ekstem yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2026, dengan ancaman banjir, tanah longsir, dan angin kencang. BPPD menekankan, status siaga diperluan agar peanganan bisa lebih cepat melalui pemantauan dan pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel serta peralatan, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. 

Namun dalam kacamata kebijakan publik, status hanyalah “pintu”. Keselamatan warga tidak ditentukan oleh bunyi keputusan, melainkan oleh kapabilitas—kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakat mengubah informasi risiko menjadi tindakan. Kapabilitas itu dapat diuji secara sederhana: apakah warga tahu harus menghubungi siapa ketika air mulai naik, apakah jalur evakuasi jelas, apakah peralatan dan logistik sudah dekat, serta apakah bantuan bergerak cepat pada jam-jam pertama yang sering menentukan.

Data 2025 menunjukkan mengapa tuntutan kapabilitas ini penting. Hingga 17 Desember 2025, BPBD mencatat 259 kejadian bencana di Sumsel. Banjir mendominasi (98 kejadian), disusul angin kencang (81), kebakaran permukiman (52), tanah longsor (24), puting beliung (3), dan banjir bandang (1). Dampaknya luas: 62.800 rumah terendam; 156 rumah rusak berat, 81 rusak sedang, dan 336 rusak ringan.

Fasilitas publik ikut terdampak—18 fasilitas pendidikan, lima fasilitas kesehatan, delapan rumah ibadah, dan 14 bangunan lainnya. Dampak merembet ke pertanian dan infrastruktur: 2.154 hektare sawah dan 374,5 hektare perkebunan terdampak, 17 jembatan rusak, serta satu jaringan irigasi terganggu. Total warga terdampak mencapai 37.655 kepala keluarga; 205 kepala keluarga mengungsi; tujuh orang luka-luka; dan tiga orang meninggal.

Libur Nataru membuat risiko ini lebih “terasa” karena mobilitas meningkat dan konsentrasi orang bertambah—di jalan lintas, pusat keramaian, dan lokasi wisata. Ketika hujan ekstrem memicu banjir atau longsor, gangguan akses dapat menjalar cepat: ambulans terlambat, distribusi logistik tersendat, listrik padam, dan kepanikan menyebar. Karena itu, status siaga semestinya segera diterjemahkan menjadi langkah operasional yang terlihat, bukan berhenti pada imbauan umum agar “waspada”.

Literatur kebencanaan membantu menjelaskan mengapa hal itu krusial. Reid Basher (2006) menekankan bahwa sistem peringatan dini yang efektif harus bersifat end-to-end dan people-centred: bukan hanya memproduksi data bahaya, tetapi memastikan rangkaian dari pemantauan, peringatan, komunikasi, hingga respons benar-benar bekerja untuk orang yang terpapar risiko. Dengan kata lain, “peringatan” bukan sekadar pesan; ia harus berujung pada tindakan yang mungkin dilakukan.

Di sisi perilaku publik, Lindell (2012) menunjukkan lewat Protective Action Decision Model bahwa orang tidak otomatis bertindak hanya karena ada peringatan dari otoritas. Warga menimbang: apakah pesan itu jelas, apakah sumbernya dipercaya, apakah dampaknya terasa relevan, dan apakah ada opsi tindakan yang realistis.

Implikasinya tegas: peringatan yang generik—sekadar “waspada”—mudah dikalahkan rutinitas. Sebaliknya, peringatan yang “membumi” (siapa terdampak, kapan kira-kira puncaknya, apa yang harus dilakukan, ke mana harus pergi) jauh lebih mungkin menggerakkan tindakan kolektif.

Di titik ini, status siaga seharusnya memendekkan rantai keputusan: siapa memberi komando, bagaimana mengerahkan alat, dan kapan evakuasi dimulai. Ilmu peringatan dini menekankan sistem yang utuh dari informasi bahaya sampai respons warga; jika mata rantai putus, peringatan berubah jadi berita, bukan tindakan.

Pertama, siaga harus hadir di level terdekat dengan warga. Posko bukan sekadar spanduk; ia harus berfungsi: ada petugas berjaga, kanal pelaporan responsif, dan penanggung jawab lapangan yang dikenal. Warga di bantaran sungai, daerah rendah, maupun lereng perbukitan memerlukan informasi sederhana tetapi krusial: tanda bahaya yang perlu diwaspadai, kapan keputusan evakuasi diambil, dan ke mana harus menuju.

Kedua, dekatkan sumber daya ke titik rawan sebelum akses terputus. Perahu evakuasi, pelampung, tenda, genset, pompa, obat, dan air bersih perlu ditempatkan lebih dekat ke wilayah rawan, bukan menunggu dipindahkan setelah kejadian. Prinsipnya sederhana: lebih baik menggeser sebagian stok lebih awal daripada menggeser korban di tengah keterbatasan akses.

Ketiga, peringatan dini harus berubah dari sekadar “informasi cuaca” menjadi “informasi tindakan”. Pesan yang efektif menjawab kebutuhan warga: wilayah mana yang paling mungkin terdampak, kapan jam kritisnya, apa dampak yang mungkin terjadi (arus deras, genangan, pohon tumbang), dan langkah praktis yang bisa dilakukan. Pesan juga harus konsisten di semua kanal—satu pesan, banyak saluran—agar tidak menimbulkan kebingungan dan kepanikan.