Paradoks Modernitas: Saat Pembangunan Menghancurkan Alam

Ringkasan Berita:

• Modernisasi membawa kemajuan ekonomi, namun menjadi pedang bermata dua yang memicu risiko bahaya dan ketidakpastian global.
• Ambisi kapitalisme dan kebijakan antroposentris memicu eksploitasi alam masif, seperti deforestasi hutan di Aceh dan Sumatra.
• Solusi krisis adalah memandang manusia dan alam sebagai entitas setara, serta mengakui hak suara alam dalam kebijakan publik.

Oleh: Hamzah Jamaludin
(Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi)

SRIPOKU.COM - Modernisasi telah membentuk kita sekaligus menghilangkan eksistensi utuh sebagai manusia yang konkret. Melalui modernisasi manusia atau segala sesuatu yang menempatkan dirinya harus ‘modern.’ Kendati kita tidak bisa menutup mata modernitas telah membuka dan memberi kita kesempatan kemajuan dan kesejahteraan.

Salah satu sosiolog terkenal Anthony Giddens melalui karyanya The Consequences of Modernity pada 1990 pernah menyinggung bahwa modernisasi adalah pedang bermata dua di samping lain memberikan dampak kebebasan yang belum pernah terjadi, akan tetapi menimbulkan satu risiko yang akan terjadi padanya.

Ulrich Beck melalui karyanya Risk Society (1992) memberikan argumemnnya bahwa masyarakat yang mengindetifikasinya sebagai modern menimbulkan suatu konsekuensi yang disebut sebagai bahaya dan ketidakpastiaan. Gagasan ini mengurai bahwa masyarakat modern justru berimpilkasi terhadap eksistensi di muka bumi ini. 

Ada dampak yang ditimbulkan dari modernisasi, muncul untuk memupuk semangat ekonomi kapital. Celakanya atas nama pembangunan, moderninasi ekonomi jadi panglima pertumbuhan ekonomi kapital. Esensi dari modernisasi  pembangunan yang bertitik tolak dari manusia dengan cara menghilangkan eksistensi non manusia. 

Pendekatan ini dipakai demi memajukan istilah peradaban, kendati kita akan mengalami tantangan cukup pelik. Modernisasi memiliki kecendurungan tidak menghargai, menghilangkan, melupakan bahkan membuang atau memusuhi tradisi kaya pengetahuan dan kearifan lokal (Rahardjo, 2012).

Paradigma yang dibangun melalui modernisasi tidak hanya mengorbankan eksistensi generasi mendatang, dampaknya yang cukup berbahaya perihal ancaman krisis lingkungan. Berkembangnya praktik industrialisasi, eksploitasi alam yang  memarginalkan ekonomi kerakyatan yang sudah dibangun jauh-jauh hari.

Konsekuensinya bencana dan kerusakan ekosistem bumi terjadi. Peristiwa banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukan bahwa modernisasi memicu paradoks dalam kehidupan.

Data menunjukan dari hasil laporan jurnalisme kompas bahwa selama 1990-2024, hilangnya hutan Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar pertahun. Jika dikonversikan perhari ditemukan angka 99,46 ha hutan hilang perhari (Laporan kompas, 2025).

Dari data ini hampir cukup dominan alih fungsi lahan produktif di wilayah Aceh dan Sumatera menjadi kawasan perkebunan sawit. Ekspansi sawit menjadi satu langkah kekeliruan logika kebijakan publik yang mengedepankan aspek ekonomi.

Kehadiran sawit dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi padahal di balik ekspansi ini ada jurang pemisahan antara manusia, alam dan pelbagai konflik. Kita jarang sekali merefleksikan mengapa harus mengorbankan kelestarian lingkungan demi dalih pertumbuhan ekonomi.

Modernisasi memberi kesempatan pada tumbuhnya suatu peradaban bangsa, kemajuan ini ditopang dengan daya ledak kerusakan yang begitu masif. Krisis ekologi yang terjadi di provinsi Aceh & Sumatra  bukan hanya guncangan musibah, akan tetapi sikap manusia yang serakah melakukan kerusakan pada alam.

Menghilangkan relasi setara antara manusia dan alam bagian dari kebijakan yang menitikberatkan pandangan antroposentris. Manusia selalu menasbihkan dirinya sebagai puncak eksistensi peradaban yang tunggal, ambisi untuk menguasai dan merusakan tidak terelakan.

Relasi antara manusia dengan alam harus  direkatkan dengan pandangan kita setara, seyogyanya hal ini sebagai pengingat. Alih-alih berkhutbah tentang pertumbuhan ekonomi demi pembangunan yang pasti, justru konsekuensi tanpa memperhatikan aspek kerusakan ekologis.

Aspek Pembangunan kita tidak pernah ramah terhadap lingkungan, arah kebijakan kita selalu mendorong daya rusak eksploitasi lingkungan. Hal ini karena rusaknya ekosistem lingkungan dipengaruhi oleh elite politik yang menghasilkan outpout kebijakan jauh dari aspek daya dukung lingkungan.