Frustrasi Publik dan Pelampiasan Agresi pada Elit Bernama DPR

Oleh: Diana Putri Arini, M.A., M.Psi., Psikolog
(Dosen Psikologi Unika Musi Charitas)

SRIPOKU.COM - Aksi demonstrasi rakyat sipil terhadap kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi masyarakat menjadi bahan pembicaraan luas.

Pada dasarnya, kemarahan rakyat yang muncul dalam bentuk agresi sudah dapat terbaca melalui media sosial beberapa bulan terakhir.

Sayangnya, pemerintah gagal membaca tanda-tanda frustrasi sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap elit politik.

Dalam perspektif psikologi sosial, kemarahan rakyat tidak hanya muncul karena penderitaan, tetapi juga dari pengalaman psikologis kolektif berupa rasa ketidakadilan ketika membandingkan nasib mereka dengan kehidupan nyaman para elit.

John Dollard, seorang psikolog dan ilmuwan sosial, bersama rekan-rekannya meneliti fenomena agresi kolektif. Mereka mempertanyakan apakah manusia berperilaku agresif semata-mata karena insting.

Dollard kemudian menyimpulkan bahwa frustrasi akan mengarah pada kecenderungan agresi, dan setiap agresi berakar pada frustrasi.

Dalam konteks Indonesia, rakyat merasa frustrasi karena kebutuhan hidup terhambat: mencari pekerjaan sulit, daya beli menurun, pemotongan upah akibat efisiensi, serta harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi.

Ketika frustrasi meningkat, agresi muncul sebagai pelampiasan. Agresi bisa diarahkan pada penyebab nyata atau pada target pengganti. Dalam hal ini, anggota DPR menjadi target pengganti kemarahan.

Mengapa DPR menjadi target pengganti? Jawabannya sederhana: masyarakat membutuhkan pelampiasan, dan DPR dipandang sebagai simbol elit yang seharusnya membantu rakyat, tetapi justru terlihat bersenang-senang di tengah penderitaan publik dengan menikmati fasilitas dan tunjangan.

Sementara itu, faktor kompleks seperti sistem ekonomi global atau kebijakan pemerintah pusat sulit dijangkau. Maka, kemarahan diarahkan pada target yang lebih dekat, jelas, dan mudah terlihat melalui media.

Sikap anggota DPR yang dianggap menyakitkan membuat jarak psikologis antara rakyat dan elit semakin lebar.

Di era digital, framing media turut memperburuk situasi. Perilaku anggota DPR yang berjoget, bernyanyi saat sidang, atau memberi komentar nyeleneh sering ditampilkan dengan penekanan pada sisi negatif.

Informasi tanpa klarifikasi membentuk persepsi publik bahwa elit tidak peduli pada penderitaan rakyat. Hal ini sejalan dengan teori dehumanisasi: ketika kelompok elit tidak memandang penderitaan rakyat sebagai bagian nyata dari realitas mereka, maka kemarahan publik dianggap sah untuk dilampiaskan.

Jika kondisi ini berlanjut, emosi kolektif berpotensi berkembang menjadi gelombang perlawanan luas.

Kemunculan rasa muak terhadap sikap DPR disebabkan kurangnya kesadaran pejabat dalam menghadapi sorotan publik.

Banyak anggota tidak dipersiapkan untuk komunikasi publik yang sensitif. Jawaban sekenanya, bahkan terkesan mempermainkan, menimbulkan rasa disepelekan.

Dalam psikologi komunikasi, hal ini disebut insensitive response—yakni respon minim empati, defensif dengan membela diri sambil menyudutkan pihak lain, meremehkan masalah, serta gagal menawarkan solusi.

Jenis respon ini lebih menyakitkan dibandingkan memilih untuk diam. Kondisi dapat diredam bila ada tim Public Relations (PR) yang menjembatani komunikasi, meluruskan konteks, dan mengurangi eskalasi.

Kenyataannya, isu dibiarkan viral sehingga menjadi bola salju yang kian membesar.

Solusi dari masalah ini bersifat dua arah: bagaimana publik tidak semakin frustrasi, dan bagaimana elit belajar berkomunikasi secara sehat.

Publik perlu forum dengar pendapat yang nyata, bukan seremonial, agar mereka merasa suaranya dihargai. Riset psikologi menunjukkan bahwa didengarkan saja sudah dapat mengurangi frustrasi, meski masalah belum sepenuhnya terselesaikan.

Di sisi lain, anggota elit perlu mendapat pelatihan komunikasi publik dengan menekankan respon empatik, transparansi, dan berbasis data.

Dengan begitu, ruang bagi propaganda dan hoaks semakin sempit, dan emosi publik lebih mudah dikelola. (*)