Karena Ada Ucapan Menkum Para Jenderal Ini Tetap Bisa Punya Jabatan Sipil, Padahal Ada Putusan MK

Ringkasan Berita:

• Alasan Menkum memperbolehkan para jenderal polisi tetap duduki jabatan sipil.
• Lantas, apa sikapnya atas putusan Mahkamah Konstitusi?
• Situasi menurut Menkum yang bisa bikin para jenderal polisi tanggalkan jabatan sipil.

SRIPOKU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan untuk melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Akan tetapi, putusan tersebut tampaknya tidak berlaku untuk polisi aktif yang sudah 'keburu' punya jabatan aktif.

Hal ini terkuak dari penyataan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Ia bahkan menilai, polisi aktif tidak harus undur diri dari jabatan sipil pasca adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. 

Baca juga: DERETAN Jenderal Polisi yang Terancam Kehilangan Jabatan Sipil, MK : Mengundurkan Diri Jika Bertahan

Di saat adanya putusan MK, ada beberapa jenderal Polri yang menduduki jabatan sipil.

Yakni : 

- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol, Setyo Budiyanto.

- Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)

- Panca Putra Simanjuntak yang bertugas di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

- Komjen Pol Nico Afinta selaku Sekjen Menkumham

- Komjen Pol Marthinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)

- Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo selaku Kepala BSSN.

- Komjen Pol Eddy Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

- Irjen Pol Mohammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Baca juga: Buntut MK Larang Polri Duduki Jabatan Sipil, Para Jenderal Ini Harus Mundur Atau Pensiun