DAFTAR Kepala Daerah di Sumsel Terjerat Kasus Korupsi, Mulai dari Gubernur, Walikota, Terbaru Kades

Ketika melangkah menuju mobil tahanan kejaksaan dari ruang pemeriksaan, Harno terus melepas senyum tipis.

Melangkah pelan sembari dikawal ketat petugas kejaksaan, Walikota Palembang 2 Periode ini mulanya tidak bicara satu kata pun ketika wartawan melontarkan pertanyaan.

Namun, begitu mendekati mobil tahanan, ia menghentikan langkah sejenak dan mau meladeni beberapa pertanyaan wartawan.

"Saya minta maaf kepada warga Palembang," kata Harnojoyo.

Harno juga mengatakan dirinya memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Pasar Cinde Palembang.

"Apa yang ia alami saat ini dianggapnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pimpinan." ujarnya.

3. Kades Pagar Gunung Lahat Korupsi Dana Desa

Sebanyak 20 kepala desa (kades) di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) pada Kamis sore (24/7/2025).

OTT tersebut dilakukan di Kantor Camat Pagar Gunung atas izin dan perintah langsung dari Kepala Kejati Sumsel, Yulianto, menyusul adanya dugaan pengumpulan dana desa yang akan diserahkan kepada oknum aparat penegak hukum (APH).

Dalam operasi itu, selain 20 kades, 1 ASN Kantor Camat Pagar Gunung dan 1 Ketua Forum APDESI Kecamatan Pagar Gunung juga ikut diamankan.

Tim dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel pun membawa sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp 65 juta.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Adhryansah, dalam konferensi pers Jumat dini hari, mengatakan, OTT terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) Kantor Camat Pagar Gunung, Ketua Forum Apdesi Pagar Gunung, dan 20 kepala desa di Pagar Gunung sesuai perintah, izin, dan persetujuan Kepala Kejati Sumsel Yulianto. OTT itu dilakukan karena ada dugaan aliran dana desa untuk aparat penegak hukum.

”Penindakan ini dilakukan untuk pembelajaran semua pihak agar tidak menanggapi permintaan dari pihak yang mengatasnamakan aparat penengak hukum.

Para pihak terkait pun harus belajar menggunakan anggaran dana desa (ADD) sesuai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), serta segera meminta pendampingan kepada kejaksaan negeri setempat melalui program jaga desa di seksi intelijen maupun pendampingan hukum oleh bidang perdata dan tata usaha negara. Tujuannya, agar tata kelola desa terhindar dari praktik korupsi,” ujarnya.

Sejauh ini, Adhryansah menuturkan, 22 orang yang terjaring dalam OTT itu masih berstatus saksi.

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News