Opini

Perempuan Daerah: Tak Terlihat, Tapi Tak Tergantikan

Jika pembangunan hanya menghitung jalan dan gedung, tapi melupakan perempuan yang menopangnya, maka negeri ini hanya sedang membangun ketimpangan.

Editor: tarso romli
handout
Arima Dwi Oktari Statistisi Mahir – BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Peningkatan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) ini mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai aspek Pembangunan, seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi.

Meskipun demikian, nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang belum mencapai 100 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembangunan manusia.

Hal ini menandakan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses dan kesempatan yang setara bagi Perempuan di Kabupaten OKU.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih menunjukan ketimpangan yang mengkhawatirkan.

Kabupaten OKU memiliki nilai IKG sekitar 0,66, yang mencerminkan masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, politik, dan pengambil keputusan.

Ketimpangan ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga memperlambat kemajuan bangsa. Penelitian menunjukan bahwa negara dengan kesetaraan gender yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial yang lebih baik. Artinya, memperjuangkan keadilan gender bukan hanya soal moralitas tetapi juga strategi pembangunan.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif menunjukkan stagnasi. Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik, di level Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebesar 18 anggota DPRD dari 75 total jumlah anggota DPRD yang terlibat dalam legislatif, sementara itu di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat Perempuan yang ikut terlibat sebagai anggota legislatif, hal ini menunjukan bahwa kepentingan perempuan terwakili dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dari total 35 anggota DPRD OKU, hanya satu orang perempuan yang terpilih. Jumlah ini setara dengan sekitar 2,86 persen dari total anggota DPRD OKU, jauh di bawah target afirmatif 30 persen keterwakilan perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hal ini lah yang mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan di tingkat daerah. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan afirmatif, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam dunia politik, termasuk stereotip gender dan kurangnya dukungan struktural.

Statistik menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk perempuan usia 16–18 tahun 2024 lebih tinggi 3,52 poin sebesar 76,13 daripada Angka Paritisipasi Sekolah (APS) untuk laki-laki sebesar 72,61.

Namun, disparitas masih terlihat di jenjang pendidikan tinggi, terutama di wilayah pedesaan atau tertinggal, di mana perempuan lebih sering terhambat oleh pernikahan dini dan beban domestik. Dimana APS perempuan untuk perkotaan lebih tinggi 6,88 poin sebesar 78,87 dibanding APS Perempuan di pedesaam sebesar 71,99.

Berdasarkan data Statistik dilihat dari Ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2024 berada di kisaran 56 persen, jauh lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai sekitar 84 persen. H

al ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan budaya, seperti beban ganda perempuan dalam rumah tangga dan akses yang terbatas terhadap pekerjaan formal.

Angka-angka ini membuktikan bahwa perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengalami kemajuan dalam berbagai sektor, tetapi kesenjangan gender masih nyata.

Data menjadi alat penting untuk merancang kebijakan yang responsif gender dan mempercepat tercapainya kesetaraan. Perempuan bukan hanya objek statistik, tetapi subjek aktif pembangunan nasional. Angka-angka tidak pernah bohong namun terlalu sering mereka diabaikan.

Sumber: Sriwijaya Post
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved