Pilkada Serentak
Pengamat Sumsel Sebut Alasan Dukung Wacana Presiden Prabowo Kembalikan Pilkada Lewat DPRD
pengamat politik Sumsel Drs Bagindo Togar Butar Butar menyatakan sangat sepakat dan mendukung wacana dikembalikannya Pilkada lewat DPRD
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Abdul Hafiz Sripo
Mantan Ketua IKA FISIP Unsri (Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya) mengatakan Pilkada Langsung yang selama ini dengan dalih membangun demokrasi ternyata luar biasa penghamburan dana.
"Ternyata cuma menguntungkan para petualang, cukong-cukong poltik, dan penyelenggara. Hasilnya apa? Memangnya Pilkada Langsung itu jelas kepala daerah yang dilahirkan itu akan jauh lebih daripada Pilkada Tak Langsung, kan tidak?," beber Gindo.
Sementara kata Bagindo, sekarang kualitas personal kepala daerah kembali kepada Parpol. Parpol mana yang benar-benar selektif dan siapa kepala daerah yang betul-betul memenuhi unsur tadi. Kualitas intelektual, moral, spiritulal, dan investasi politik yang natural bukan instan.
"Tidak ada jaminan yang mengatakan head to head Pilkada Langsung jauh lebih baik dengan Pilkada Tak Langsung. Yang terbukti jelas Pilkada Langsung adanya penghamburan, inefisiensi anggaran dan dia mengembalikan anggaran diefisiensi dan meredefinisi tentang praktik demokrasi itu bagaimana," paparnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak kita definisi ulang apa Praktik demokrasi Pilkada. Yang jelas terjadi penghamburan anggaran dan tidak sertamerta melahirkan kepala daerah yang jauh lebih baik dan pembangunan yang lebih meningkat.

Baca juga: Sriwijaya FC Belum Ada Dewa Penyelamat, Hendri Susilo dan Pemain Profesional Siap Tanding Lawan PSPS
"Dan Pilkada Tak Langsung memang nantinya tidak ada penyelenggaranya. Nah ini bikin kebakaran jenggot lembaga survei, penyelenggara pemilu pasti tidak setuju dan yang akan merasa terganggu," ujarnya.
Tentu saja kata Bagindo, setiap perubahan, setiap pembangunan itu selalu ada yang dikorbankan. Sepanjang untuk perbaikan wajar dikorbankan tetapi untuk perbaikan dan kemajuan.
"Bagi masyarakat akan setuju karena anggaran yang cukup fantastis kalau diakumulasi se-Indonesia dananya trilyunan itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024).
Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.
"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.
Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.
"Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan," kata Prabowo.
Pengamat Sumsel: Pilkada Langsung Harus Tetap Dipertahankan, Meski Perlu Banyak Revisi Regulasi |
![]() |
---|
Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Ketua PDIP Sumsel: Pilkada Langsung Perlu Penyempurnaan |
![]() |
---|
Wakil Ketua DPW NasDem: Pilkada Langsung Butuh Evaluasi, Pemilihan Lewat DPRD Bisa Jadi Alternatif |
![]() |
---|
Anggota DPRD Sumsel Fraksi PKB Setuju Gubernur Dipilih Wakil Rakyat, Rentan Terjadi Politik Uang |
![]() |
---|
Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Pengamat: Berpotensi Perkuat Oligarki Politik |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.