Pengamat Sumsel Sebut Alasan Dukung Wacana Presiden Prabowo Kembalikan Pilkada Lewat DPRD

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Masyarakat Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi Pilkada Serentak pada 27 November 2024 lalu.

Termasuk di Sumatera Selatan telah menggelar Pilgub Sumsel 2024, Pilkada Palembang 2024, dan Pilkada kabupaten/kota lainnya yang kesemuanya merupakan Pilkada Langsung.

Seperti diketahui Pilkada Langsung ini melibatkan 3 lembaga penyelenggara. Yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD yang dinilai jauh lebih efisien menghemat anggaran.

Terkait hal ini pengamat politik Sumsel Drs Bagindo Togar Butar Butar menyatakan sangat sepakat dan mendukung wacana dikembalikannya Pilkada lewat DPRD ini. 

"Kita sepakat dan mendukung karena ini rasional, masuk akal dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ungkap Bagindo Togar kepada Sripoku.com, Sabtu (14/12/2024).

Sebenarnya kata Bagindo masyarakat sudah jenuh, jengah dengan sistem Pilkada Langsung ini yang cenderung cuma menguntungkan para bohir, petualang dan cukong politik serta penyelenggara.

"Manfaatnya untuk masyarakat apa? Sebenarnya itu karena kepekaan seorang Presiden sekarang ini bahwa demokrasi kita sangat boros," ujarnya.

Bahkan sebegitu borosnya mengambil anggaran-anggaran yang sebenarnya bisa dipergunakan pada kebutuhan pembangunan yang lain, mencapai triliyunan biaya Pilkada Serentak di Indonesia ini. 

"Hasilnya juga tidak signifikan yang diharapkan penyelenggaran Pilkada tersebut. Anggaran trilyunan ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Padahal belum tentu Pilkada Tak Langsung lewat DPRD akan tidak lebih baik daripada Pilkada Langsung," terang Bagindo.

Sekarang yang akan dibangun persepsi, imej seolah Pilkada langsung yang liberal ini jauh lebih baik daripada Pilkada lewat perwakilan.

"Karena kelompok liberal gaya barat demokrasi yang diadopsi kita selama ini, yang ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan  kita ada kelompok-kelompok keterwakilan yang ternyata komunikasinya juga cukup baik," ujarnya.

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya ini mengatakan, selama ini Pilkada Lewat DPRD dianggap tidak mengokomodir kelompok masyarakat.

"Berawal dari Orde Baru yang menyalahkan demokrasi keterwakilan. Bisa dievaluasi. Sekarang partai politik sudah banyak, tinggal betul-betul dijadikan keterwakilan dengan baik lewat DPRD wakil-wakil bisa benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil Partai Politik saja," katanya.