Gelar Aksi di Kantor Gubernur, Jaringan Aksi 98 Minta Pj Kepala Daerah se-Sumsel Netral di Pilkada

Pertama meminta Menjaga Kondusifitas, Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi, Netralitas ASN dan Penjabat Daerah, Tindakan Tegas dari Bawaslu dan Gakkumdu, dan Partisipasi Aktif Masyarakat

"Masyarakat diimbau untuk turut serta dalam mengawasi jalannya Pilkada, melaporkan jika ada dugaan kecurangan atau pelanggaran netralitas oleh ASN maupun pejabat daerah," ungkapnya.

Ramogers menyebutkan bahwa ketidaknetralan ASN atau pejabat daerah bisa memicu kerusuhan di masyarakat.
Jika Penjabat Kepala Daerah bersikap partisan, maka para pendukung pasangan calon bisa terprovokasi dan terpecah belah.

“Kondisi seperti ini bisa mengarah pada bentrokan di antara para pendukung calon kepala daerah. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ingin kita jaga. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga netralitas dan tidak memicu konflik,” ujar Ramogers.