Seorang ASN di Ogan Ilir Dicurigai Terima Honor Pemulasaran Jenazah Covid-19, Nama Tak Ada Dalam SK

BPBD tengah mendalami seorang ASN menerima honor pemulasaran jenazah pasien Covid-19 karena namanya tidak ada dalam SK.

Editor: Refly Permana
tribunsumsel.com/agung
Momen jelang pemakaman jenazah pasien Coivid-19. 

SRIPOKU.COM, INDRALAYA - Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ogan Ilir Ardha Munir, mempertanyakan Surat Keputusan (SK) salah seorang tim pemulasaran pemakaman jenazah pasien Covid-19 dari Dinkes Ogan Ilir

Hal itu dikarenakan nama yang tertera di SK tidak sesuai dengan nama orang yang selama ini menjadi bagian tim pemulasaran sebagaimana rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Ogan Ilir.

"Jadi dalam SK yang diterbitkan oleh Bupati (Ogan Ilir) terdapat 17 orang sebagai tim pemulasaran jenazah. Akan tetapi terdapat satu nama dimana di dalam SK-nya bernama SH, namun petugas di lapangan namanya adalah HN," kata Ardha kepada wartawan di Indralaya, Jumat (3/9/2021). 

Diungkapkan Ardha, hal itu baru diketahuinya ketika terdapat jenazah yang meninggal dunia dengan Covid-19 beberapa hari lalu, bersamaan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

"Jadi anggota kami yang menjadi tim anggota tim pemulasaran ini kan memiliki tugas lain yakni satgas karhutla. Ketika waktu itu secara bersamaan ada pasien Covid-19 yang meninggal, maka disitulah baru saya ketahui bahwa saudari HN ini tidak ada dalam SK," terangnya. 

"Kalau kerjanya masuk terus si HN ini, bahkan dirinya mengklaim dirinya sebagai koordinator pemulasaran dari Dinkes berdasarkan SK yang diterbitkan bupati," imbuhnya. 

Ardha mengaku bingung ketika memeriksa rekap penerima honor yang ternyata bukan SH yang mengambil uang tersebut, melainkan rekening atas nama HN.

"Ketika saya cek, ternyata bukan atas nama SH yang mengambil uang akan tetapi uang tersebut masuk ke rekening orang lain (HN)," paparnya. 

Dilanjutkannya, berdasarkan data BPBD selalu penyetor honor pemulasaran jenazah Covid-19, HN menerima honor sejak Juli hingga September 2020 sebesar Rp 6 juta.

Sedangkan di tahun 2021, mulai Januari hingga Juni menerima Rp 7 juta. 

"Karena terdapat persoalan kalau ASN tidak boleh dapet honor, maka pada tahun 2021 nama HN dibuang dari SK koordinator pemulasaran Covid-19.

Lantas digantikan SH, akan tetapi tetap yang menjadi bagian tim di lapangan adalah HN dan yang mengambil honornya pun masuk ke rekening atas nama HN," bebernya. 

Kemudian, ungkap Ardha, dirinya telah mempertanyakan hal tersebut ke Kasubbag TU dan mereka mengatakan tidak ada pergantian atau persetujuan yang dibuktikan dengan penandatangan dari SH. 

"Kami sudah berkali-kali tanya kepada Tim Satgas Covid-19 yakni Dinkes, MUI, DMI, TNI, Polri, dan Dishub kalau memang ada pergantian atau rekomendasi baru,segera beritahukan kepada saya agar SK-nya bisa diganti.

Halaman
123
Sumber: Tribun Sumsel
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved