Breaking News:

Wawancara Eksklusif

Akidi Tio Bukan Konglomerat Indonesia, PPATK Belum Temukan Transaksi Rp 2 Triliun

Jika benar-benar ada, PPATK akan memiliki tugas memastikan sumber uang tersebut berdasarkan aspek klarifikasi Enhanced Due Diligence (EDD).

Editor: Soegeng Haryadi
BALI.TRIBUNNEWS.COM
Ketua PPATK Dian Ediana Rae 

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menegaskan pihaknya terus bekerja memastikan uang sumbangan Rp 2 triliun seperti yang dijanjikan Heriyanti, anak mendiang Akidi Tio. Kepada Tribun Netwok, Dian mengungkapkan belum ada transaksi terkait dana Rp 2 triliun. Jika benar-benar ada, PPATK akan memiliki tugas memastikan sumber uang tersebut berdasarkan aspek klarifikasi Enhanced Due Diligence (EDD). Berikut petikan wawancaranya.

*****

Manakala ada seseorang ingin melakukan transfer uang satu orang ke orang lain dengan dana gede sekali peran PPATK di mana?
Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2010 dan UU nomor 9 tahun 2013 memang PPATK secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga intelijen keuangan. Jadi tugas utama kita adalah melakukan analisis dari setiap transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Itu adalah suatu kewajiban pokok PPATK.

Kalau saya mencoba mengaitkan langsung apa yang terjadi dengan kasus sumbangan Rp 2 triliun. PPATK harus turun tangan karena ada tiga hal. Pertama transaksi keuangan dalam jumlah besar seperti ini setelah kita hubungkan profile pemberi atau kita sebut profiling ini ada inkonsistensi.

Kedua ada kriteria mencurigakan dan ketiga penerima seandainya departemen sosial misalnya lembaga secara tupoksi dapat menerima sumbangan katakanlah Satgas Covid-19 atau BNPB mungkin tidak menimbulkan persoalan.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Baca juga: PPATK Sebut Sumbangan Rp 2 T Akidi Tio Mencurigakan, Lihat Kredibilitas Penyumbang: Meragukan

Tetapi begitu yang menerima sumbangan lembaga kategori Politically Exposed Persons (PEPs) itu adalah kriteria pejabat dari pusat sampai daerah dan dari berbagai level yang memang merupakan person yang kita anggap sensitif. Dan perlu kita klarifikasi seandainya ada transaksi seperti ini.

Untuk memastikan, karena menjanjikan sesuatu ke masyarakat dan dilakukan sumbangan melalui pejabat negara tentunya ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Ini hal serius, perlu dipastikan PPATK.Tugas berat PPATK memastikan dari mana uang Rp2 Triliun itu.

Seandainya tidak terjadi ini menjadi suatu pencederaan, mengganggu integritas sistem keuangan. Sistem keuangan tidak boleh dipakai untuk main-main apalagi dilakukan sebuah kejahatan. Kita melakukan penelitian terus berlanjut sampai nanti kita menghasilkan hasil analisis pemeriksaan PPATK yang ujung kita akan serahkan suratnya ke Kapolri.

Halaman
123
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved