Olah : Dr. Ir. H. Abdul Nadjib.,MM

Dosen FISIP UNSRI /Pemerhati Kebijakan Publik Daerah

Ada banyak hal yang menyebabkan  terdegradasinya etika pemerintahan di daerah, salah sa­tu diantaranya adalah  perilaku korupsi dengan titik berat pada korupsi politik.

Ko­­rup­si politik  diartikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di pusat a­taupun di daerah. Artidjo Alkostar (2015) menyatakan korupsi politik dapat terjadi ka­rena ada­nya kekuasaan politik yang melekat pada diri si pelaku.

Hal itu bisa dilakukan dengan menya­lah­gu­nakan ke­we­na­­ngan, sarana, atau kesempatan dalam upaya memperkaya atau meng­un­tungkan diri sen­­diri, orang lain atau korporasi.

Sifat berbahayanya ko­rup­si politik le­bih dahsyat dari­pa­da korupsi biasa, karena korupsi politik merupakan pe­langgaran ter­hadap hak asasi rak­yat.

Pemangku kepentingan dari korupsi politik a­dalah rakyat.

Le­bih lanjut, Artidjo men­jelaskan bahwa secara yuridis kekayaan yang di­korupsi a­da­lah kekayaan negara, se­dangkan secara umum, korupsi politik meng­am­bil hak-hak stra­­tegis rakyat.

Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji yang sangat merusak nilai mo­ral ba­ngsa.

Perilaku korupsi apabila tidak ditangani dengan baik maka akan dapat men­­de­gra­­dasikan nilai dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan.