Andi Arif Ramal Nasib Moeldoko-Marzuki Alie Hanya Seminggu Nikmati Hasil KLB

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sriwijayapost di bawah ini:

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah tidak bias membubarkan KLB Partai Demokrat.

"Kita tidak bisa melarang KLB, karena ini masih ada aja orang menuduh. KLB itu dilindungi, enggak ada, enggak ada urusannya," kata Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

"Pemerintah enggak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan," kata Mahfud dalam keterangannya, seperti yang dikutip Tribunnews, Minggu kemarin.

Dikatakan, pemerintah justru salah apabila membubarkan gelaran KLB itu.

Sikap pemerintah itu, menurut Mahfud, sama dengan sikap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak membubarkan gelaran Muktamar Luar Biasa PKB yang digelar kubu almarhum Gusdur di Parung, dan Muktamar kubu Cak Imin di Ancol pada tahun 2008 lalu.

Begitupula pemerintahan Megawati Soekarnoputri, tidak membubarkan muktamar PKB kubu Matori Abdul Djalil.

"Bukan Pak SBY dan Bu Mega memihak, tapi memang UU tidak boleh. Seperti sekarang, UU-nya sama berlaku UU Nomor 9 Tahun 1998," kata Mahfud.

Pemerintah menurut Mahfud baru bisa turun menyelesaikan konflik partai, setelah menilai AD-ART Partai Demokrat yang diserahkan ke Kemenkum-HAM.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

"Nanti akan timbul persoalan, apakah AD/ART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak, nanti kita nilai," kata Mahfud.

Baca juga: Hari Senin Dua Kubu Bertemu di Kemenkum-HAM, Kubu KLB Sumut dan Kubu AHY Sama-sama Lapor

AHY Siapkan Bukti

Menurut rencana, hari ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan mendatangi kantor Kemenkum-HAM di Jakarta Selatan.

Pada hari yang sama, kubu Ketua Umum versi KLB Moeldoko dijadwalkan mendaftarkan hasil KLB yang diselenggarakan Jumat pekan lalu di Muatera Utara.