Breaking News:

Korupsi di Masa Covid 19

Ancaman Hukuman Bagi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, Ini Alasannya

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno meminta agar wacana ancaman hukuman mati bagi dua mantan menteri agar hormati proses hukum.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) dan Edhy Prabowo, di Istana Kepresidenan, Oktober 2019 lalu. 

SRIPOKU.COM --- Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Hendrawan Supratikno, meminta semua pihak menghormati proses hukum terkait kasus korupsi yang melibatkan dua mantan menteri Kabinet Presiden Joko  Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.

Dikatakan, ia memahami bahw kasus korupsi merupakan kejahatan terhadap keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Sehingga tuntutan hukumannya, menurutnya harus menunggu proses konstruksi hukum kasus tersebut.

"Namun, biarlah hukum yang bicara, karena konstruksi hukum yang valid memiliki asas filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat dan terukur," kata Hendrawan di Jakarta saat dihubungi Tribunnews, Rabu (17/02/2021).

Baca juga: Ancaman Hukuman Mati Bayangi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara dari KPK

Baca juga: Profil Singkat Enam Terdakwa Kasus Korupsi Jiwasraya yang Divonis Majelis Hakim Tipikor Seumur Hidup

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan, semua pihak harus sabar menunggu tuntutanhukumanyang dijatuhkan, mengingat saat ini kasus tersebut sudah masuk ranah hukum.

Proses penyelidikan dan penyidikan masih terus dilakukan untuk datang dengan konstruksi hukum yang benar dan adil.

"Untuk sementara ini sebaiknya kita hemat opini, baik opini akademis maupun opini politis, agar aparat penegak hukum dapat bekerja dengan kejujuran dan kesungguhan," kata Hendrawan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, tak perlu berspekulasi soal tuntutan hukuman terhadap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Baca juga: Dugaan Korupsi BPJS Kesehatan Capai Rp20 Triliun, Mulai Diselidiki Kejakgung

"Setiap perkara ada konstruksi masing-masing, makanya kita jangan berspekulasi. Biarkan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang," kata Habiburokhman kepada wartawan.

Habiburokhman mengatakan, tuntutan terhadap kedua mantan menteri itu tergantung fakta dan bukti. Fakta tersebut harus melalui proses hukum yang ujungnya disimpulkan oleh hakim.

"Fakta hukum itu apa yang dikumpulkan oleh penyidik lalu dikontestasi di persidangan dengan bukti-bukti terdakwa lalu disimpulkan oleh hakim," ucap Anggota Komisi III DPR RI itu.

Halaman
12
Editor: Sutrisman Dinah
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved