Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Diminta Atasi Separatisme Papua, Permintaan DPR RI

SRIPOKU.COM --- Anggota DPR RI meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto segera mengambil langkah strategis dan tindakan nyata atas aktivitas separatisme dan aksi yang kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memitah Menhan Prabowo Subianto segera bertindak, karena rangkaian aksi yang terjadi selama ini menjadi ancaman kedaulatan negara. 

Pernyataan ini disampaikan Sukamta, terkait dengan peristiwa yang menewaskan dua prajurit TNI dari Batalyon Raiders 400/BR yang bertugas di Papu. Kedua prajurit yang gugur itu adalah Pratu (Anumerta) Roy Febrianto dan Pratu (anumerta) Dedi Hamdani.

Keduanya gugur setelah terlibat baku tembak ketika diserang KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/01/2021) pagi.

Baca juga: KABAR SORE INI: TNI AD Berduka, 2 Prajurit Terbaik Batalyon 400 Gugur: Baku Tembak dengan KKB Papua

Baca juga: Daftar Anak Buah Jenderal Andika Perkasa yang Gugur Ditembak KKB Papua, Disergap saat Shalat Subuh

Sukamta menyatakan menyesal atas sikap pemerintah yang terkesan diam atas jatuhnya kembali korban dari TNI. Untuk itulah, ia meminta Menhan Prabowo Subianto Subianto segera bergerak.

"Korban berjatuhan dari pihak TNI masih saja terjadi, ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya bulan November lalu ada satu personil TNI gugur, kemudian masih dibulan ini ada satu lagi yang gugur," kata Sukamta seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (24/01/2021) malam.

Dikatakan, masih terjadinya penembakan terhadap personel TNI-Polri, menandakan bahwa intensitas gangguan keamanan dan ketertiban di Papua masih tinggi.

"Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-Polri dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan Prabowo segera bergerak," kata Sukamta.

Baca juga: Ali Kalora Sebenarnya Tidak Ada Kehebatan, 5 Tahun Diburu TNI-Polri, Danrem: Seolah-olah Kuasai Poso

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB yang terlalu lunak. Akibatnya, kelompok separatis itu sangat leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat dan warga sipil.

"Selama ini penanganan KKB terkesan setengah hati. Coba bandingkan dengan Operasi Tinombala di Poso (Sulawesi Tengah) yang berhasil menumpas kelompok Santoso. Dalam operasi tersebut pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan," kata Sukamta.

"Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," katanya.

Sukamta menyarankan, pemerintah melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif, dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua.

"Kenaikan dana Otonomi Khusus sebesar 0,25 persen, tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan," kata Sukamta.

Dua Prajurit TNI Gugur

Sebelumnya dikabarkan, dua prajurit TNI gugur setelah terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya. Peristiwa bermula pada Jumat (22/1/2021) pagi, ketika KKB secara tiba-tiba, menyerang pos TNI Titigi, Distrik Sugapa, dari lokasi yang lebih tinggi.