Breaking News:

Tindakan Kebiri Kimia

Menjerat  “Penjahat Kelamin”

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 ten­tang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Editor: Salman Rasyidin
Istimewa
Mahendra Kusuma, SH, MH. (Dosen PNSD Kopertis Wilayah II Dpk FH Universitas Tamansiswa Palembang) 

Kedua, berkaitan dengan situasi dan perkembangan tindak pidana kekerasan seksual ter­hadap anak yang belakangan ini terasa semakin meningkat dan mencemaskan masya­ra­kat.

Di media massa hampir setiap hari bisa kita simak bagaimana jumlah kekerasan sek­sual semakin meningkat.

Data terbaru berdasarkan laporan Sistem Informasi Online Per­lin­dungan Perempuan dan Anak pada periode 1 Januari hingga 11 Desember 2020, ka­sus kekerasan seksual pada anak mencapai 5.640 kasus (Kompas, 5/1/2021).

Ditengah kecemasan dan keprihatinan masyarakat terhadap makin maraknya kasus-ka­sus kekerasan seksual terhadap anak, hukuman kebiri umumnya dianggap perlu dan di­ha­rapkan dapat membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukan niat buruk me­la­kukan kekerasan seksual.

Hukuman kebiri kimia diharapkan dapat berfungsi sebagai me­kanisme kontrol sosial secara preventif bagi calon-calon pelanggar hukum.

Telegraph me­lansir bahwa hukuman kebiri di negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Nor­we­gia, dan Swedia berdampak terhadap turunnya jumlah kejahatan seksual dari 40 persen hingga 5 persen.

Demikian pula di Jerman, pemerintah Jerman mengaku enggan meng­ha­puskan praktik ke­biri terhadap para pelaku kejahatan seksual, padahal sebelumnya, ne­gara ini telah men­dapatkan teguran keras dari Komite Eropa untuk Pencegahan Pe­nyik­saan (Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta,2016).

Yang perlu ditegaskan disini adalah tidak semua kasus kekerasan seksual terhadap anak pelakunya dapat dikenakan hukuman kebiri.

Harus dibedakan antara pedofilia dengan de­lik kekerasan seksual anak yang sifatnya biasa.

Pada kasus fedofilia, pelaku dalam me­laksanakan aksinya memang sengaja menyasar anak-anak sebagai korban, sehingga ber­bagai modus operandi mereka lakukan untuk melancarkan aksinya mulai dari mem­bujuk anak, merayu, memberikan hadiah atau menggunakan ancaman kekerasan.

Kemudian dari segi kuantitas korban, kasus fedofilia cenderung menimbulkan korban le­bih dari satu.

Ini sesuai dengan hakikat fedofilia di mana pelakunya memang mengalami pe­rilaku seks yang menyimpang yaitu mempuntyai ketertarikan seksual dengan anak-anak.

Mereka merasa fantasi seksualnya terpengaruh apabila berhasil melakukannnya de­ngan anak-anak bukan orang seumuran atau dewasa dan itu bagaikan candu bagi me­reka sehingga terus akan mencari korban-korban berikutnya (AAA.Ngr. Tini Rusmini Gor­da, 2017)

Hal ini berbeda dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak biasa yang mungkin sa­ja pelaku memilih anak sebagai korban karena anak dianggap makhluk lemah dan ma­sih lugu sehingga mudah dipaksa atau diperdaya untuk melampiaskan nafsu seksualnya.

Tetapi secara umum, kejiwaan pelaku sebenarnya normal dan tidak ada penyimpangan seksualnya.

Selama ini hukum pidana positif kita tidak membeda-bedakan mana perbuatan yang ter­go­long fedofilia atau mana yang bukan.

Sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim ter­kadang ringan dan tidak memperhatikan sisi psikologis korban.

Lewat UU No. 17 Tahun 2016 jo PP No. 20 Tahun 2020 ini hukuman antara keduanya mengalami perbedaan.

Hu­kuman kebiri kimia ini lebih cenderung digunakan untuk menjerat palaku fedofilia.

A­dalah tugas dokter dan psikiater yang menentukan apakah pelaku merupakan fedofilia a­tau hanya pelaku kekerasan seksual biasa.

Pelaku akan mendapat pemeriksaan fisik dan penunjang serta diwawancarai psikiater pada penilaian klinis.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved