Breaking News:

Tindakan Kebiri Kimia

Menjerat  “Penjahat Kelamin”

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 ten­tang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Istimewa
Mahendra Kusuma, SH, MH. (Dosen PNSD Kopertis Wilayah II Dpk FH Universitas Tamansiswa Palembang) 

Oleh: Mahendra Kusuma, SH. MH.

Dosen PNSD LLDIKTI Wilayah II Dpk FH Universitas Tamansiswa Palembang

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 ten­tang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pen­de­tek­si Elek­tro­nik.

Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual ter­hadap Anak (PP Kebiri Kimia).

PP ini merupakan pelaksanaan Pasal 81A ayat (4) dan Pa­sal 82A ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pe­ng­ganti UU No. 1 Ta­hun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 ten­tang Perlindungan A­nak Menjadi UU.

Hukuman kebiri kimia ini sebagai respon pemerintah terhadap tingginya kasus ke­ke­ras­an sek­sual terhadap anak di tanah air.

Dalam rilis sebuah media online disebutkan bahwa ka­­sus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi sejak 2014 berjumlah 2.726 kasus.

Ang­ka ini menempatkan Indonesia dalam peringkat lima besar seluruh dunia. Jumlah ka­sus ke­­­kerasan terhadap anak hingga kini masih terus terjadi dan cenderung mengalami pe­ning­katan.

Hukuman penjara terhadap pelaku masih dianggap kurang efektif menekan laju peningkatan kasus tersebut.

Namun, keinginan pemerintah menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (yang penulis sebut sebagai “penjahat kelamin”) ini, mendapat tang­gapan beragam dari masyarakat.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved