Breaking News:

Tindakan Kebiri Kimia

Menjerat  “Penjahat Kelamin”

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 ten­tang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Editor: Salman Rasyidin
Istimewa
Mahendra Kusuma, SH, MH. (Dosen PNSD Kopertis Wilayah II Dpk FH Universitas Tamansiswa Palembang) 

Masih ada sebagian masyarakat  yang meng­ang­gap hukuman ini melanggar hak asasi manusia, setiap  orang berhak menentukan segala tin­dakan atas tubuhnya.

Kebiri  menabrak pula hak prokreasi atau hak memiliki ketu­run­an;

Hukuman kebiri juga dianggap tidak efektif dalam menekan laju kasus kekerasan sek­su­al terhadap anak karena tidak menjamin efek jera.

Hasil penelitian Fred S. Berlin, Di­rek­tur National Institute for the Study, Prevention and Treatment of Sexual Trauma, Ame­ri­ka Serikat, pada 1994 menunjukkan hal tersebut.

Dia menyimpulkan 8 persen dari 629 le­­laki yang dikebiri kimia mengulangi lagi perbuatannya dalam periode lima tahun (Te­m­­po, 8/9/2019).

Belum lagi keengganan kalangan dokter yang tergabung dalam IDI untuk melakukan ek­se­kusi penyuntikan karena dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Me­nu­rut Ketua IDI Cabang Palembang Dr. Dr Zulkhair Ali SpPD, KGH, FINASIM yang di­mu­at dalam media lokal,  IDI terikat  kode etik.

Pelanggaran kode etik bisa dituntut.

Da­lam sumpah etiknya, dokter tidak boleh merusak kehidupan seseorang.

Sedangkan kebiri ini salah satu merusak sisi kehidupan manusia.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved