Breaking News:

Kampus Merdeka

Memaknai Kampus Merdeka, Indonesia Jaya

Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Nizam, Pada 14 September 2020 lalu meluncurkan logo Kampus Merdeka, Indonesia Jaya se­­cara

ist
Dr. Yazwardi Jaya 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 Ta­hun 2020.

Ter­­dapat empat kebijakan di dalam Program Kampus Merdeka.

Kebijakan pertama ialah oto­nomi bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk membuka program studi baru.

O­to­nomi itu diberikan kepada PTN dan PTS yang terakreditasi A dan B, serta telah me­la­ku­kan ker­ja sama dengan organisasi atau perguruan tinggi yang masuk daftar QS Top 100 World U­ni­ver­sities.

Kebijakan Kampus Mereka yang kedua ialah program reakreditasi yang bersifat otomatis un­tuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap na­ik peringkat.

Ke depan, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Na­si­onal Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, tetapi akan diperbarui secara otomatis.

Kebijakan ketiga terkait dengan kebebasan bagi PTN badan layanan umum (BLU) dan satuan kerja (satker) untuk menjadi PTN Badan Bukum (PTN BH).

Kemendikbud akan mem­per­mudah persyaratan PTN BLU dan satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akre­di­tasi.

Semen­tara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat ialah memberikan hak kepada ma­hasiswa un­tuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Sa­tuan Kredit Se­mes­ter (SKS).

“Karena merupakan transisi ke dunia kerja, proses pendidikan di PT harus me­nyi­apkan sebaik mungkin mahasiswa pada dunia nyata dengan memberikan ke­sempatan kepada ma­hasiswa untuk menggali dan mengasah kompetensinya di dunia nyata.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved