Komunisme Dan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia

Oleh karena itu, pengaruh politik terhadap kuri­kulum sangat jelas dan tak mungkin dipungkiri (Appel, 1979; Waring, 1981).

Menurut Said Hamid Hasan (2008), kurikulum di Indonesia mengalami per­ubahan mendasar pada tahun 1966 karena adanya perubahan kekuatan politik.

Kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1965, adalah  kurikulum bersifat se­mentara pada waktu itu dan menghapuskan bagian-bagian yang berkenaan de­ngan ajaran komunisme.

Dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1950 dan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1954 terdapat berbagai ketetapan mengenai kurikulum walau pun harus dikemukakan bahwa berbagai pikiran baik mengenai kurikulum yang dikemukakan anggota BP-KNIP tidak terumuskan secara eksplisit.

Mata pelajaran penting seperti pendidikan agama sebagaimana tercantum pada  pasal 20 tidak tegas menetapkan pendidikan agama sebagai subject matter.

Karena itu masih berupa ide kurikulum (ideal curriculum), dan bukan dalam bentuk written curriculum atau dokumen kurikulum yang dapat diterapkan.

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang dikelu­ar­kan pada tahun 1946 oleh Menteri Mr Soewandi dapat dikatakan sebagai ke­putusan awal yang berkenaan dengan kurikulum.

Tentu saja keputusan itu merupakan aspek ide kurikulum dan dinyatakan dalam istilah pedoman dasar-dasar pengajaran.

Keputusan Menteri tersebut dimuat dalam Pewarta PPK no­mor 2 tahun 1951 menetapkan pedoman dasar-dasar pengajaran yang meng­andung hal-hal se­perti:

Perasaan tjinta kepada Alam;

Perasaan tjinta kepada Negara;

Pe­ra­saan tjinta dan hormat kepada Ibu dan Bapak;

Perasaan tjinta kepada Bangsa dan Kebudajaan;

Perasaan berhak dan wadjib ikut me­ma­djukan Ne­garanja menurut pembawaan dan kekuatannja;

Kejakinan bahwa orang men­djadi sebagian jang tak terpisah dari keluarga dan masjarakat;