Virus Corona di Sumsel
Bupati OKU Timur Wajibkan Swab, Jika tak Mau Non ASN & TKS Bisa tak Diperpanjang Perjanjian Kerja
ASN yang terkena Covid-19 tersebut mayoritas masih berkaitan dengan kasus sebelumnya. Mereka masih kontak erat, atau berhubungan langsung,"
Penulis: RM. Resha A.U | Editor: Refly Permana
lihat foto
Terkait soal anggaran, pihaknya tidak bisa berkomentar banyak. Sebab menurut pengakuannya, anggaran tes swab ASN tersebut berasal dari Pemkab.
"Silahkan tanya ke Pemkab, persisnya saya kurang tau," jelasnya.
Baca juga: Ni Tolong, Ibu Dibawa Orang ke Dalam Mobil, Ini Pesan Terakhir Seorang Ibu ke Anaknya di Banyuasin
Terpisah, Sekda OKU Timur Djumadi mengatakan bahwa pihaknya mempritoritaskan instansi atau orang yang memiliki kontak langsung dengan pasien.
Sebab selain agar pelayanan masyarakat tak terganggu, mereka ingin memaksimalkan dulu stok instrumen tes swab yang ada di Pemkab OKU Timur.
"Stok alat untuk tes swab kita sekitar 500, sedangkan jumlah pegawai kita ada sekitar 8000 lebih. Tentu kita maksimalkan dulu stok yang ada, mengingat pengadaan alat Swab itu kan tidak mudah," ujarnya di waktu yang sama.
Baca juga: Palembang Jadi Salah Satu Tuan Piala Dunia U20 2021, Presiden Jokowi Yakinkan Indonesia Aman
Untuk itu, ia memberlakukan skala prioritas instansi mana yang akan lebih dulu dilakukan tes Swab. Jika ada di instansi itu yang terkena Covid-19 atau sempat kontak langsung, maka itu yang didahulukan.
"Kalau di instansi itu belum ada penderita atau yang kontak langsung, ya bisa nanti. Karena keterbatasan stok itu," terangnya.
Ia membenarkan jika ada pegawai yang mangkir saat hendak dilakukan Swab, sesuai dengan Surat Edaran yang telah dikeluarkan. Sanksi tersebut mulai dari ringan, sedang hingga berat.
"Itu kan ada tingkatannya, nanti kita lihat pelanggarannya sampai mana," katanya.
Baca juga: Pencurian di Euro Motor Palembang, Pelaku Sendirian Jebol Plafon Leluasa Ambil Uang & Block RX King
Disinggung soal anggaran, Djumadi mengatakan bahwa memang saat tes swab itu bisa saja gratis karena pelaksananya dari Dinas Kesehatan.
Namun untuk anggaran pengadaan ia enggan berkomentar, dengan alasan itu sudah masuk di anggaran Dinas Kesehatan.
"Kalau ASN-nya yang Swab, ga perlu bayar. Cukup ikuti saja prosesnya," jelasnya.
