Breaking News:

Pilkada 2020 di Sumsel

KPU Musirawas Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 9 dan PKPU 10 Tahun 2020 ke Parpol Pengusung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musirawas menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 dan PKPU Nomor 10 tahun 2020

SRIPOKU.COM / Ahmad Farozi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musirawas menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 dan PKPU Nomor 10 tahun 2020, di Kantor KPU setempat, Kamis (3/9/2020). 

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musirawas menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 dan PKPU Nomor 10 tahun 2020, di Kantor KPU setempat, Kamis (3/9/2020).

Sosialisasi PKPU Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota.

Kemudian PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus desease (Covid-19).

Sosialisasi dipimpin langsung Ketua KPU Musirawas Anasta Tias bersama Divisi Teknis Penyelenggaraan Apandi dan Divisi Sosialisasi Parmas SDM Syarifudin dan Divisi Program Data Wahyu Hidayat Setiyadi.

KPU Musirawas Siapkan Tenda untuk Pendaftaran Cakada, Sebelum Masuk Wajib Cek Suhu Tubuh

 

KPU Musirawas Umumkan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wabup Pilkada 2020, Ini Jadwal dan Syaratnya

Adapun peserta sosialisasi adalah seluruh partai politik (Parpol) pengusung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Musirawas yang akan mengikuti pilkada tahun 2020.

Divisi Sosialisasi Parmas SDM KPU Kabupaten Musirawas Syarifudin menjelaskan, PKPU Nomor 9 dan PKPU Nomor 10 tahun 2020 perlu disosialisasikan kepada peserta pemilu atau parpol pengusung bapaslon.

Karena ada beberapa pasal yang berubah, seperti antara lain yang menyebutkan bahwa bagi yang pernah jadi gubernur, dalam PKPU 1 tahun 2020 tidak diperbolehkan mencalonkan ditingkat kabupaten/kota.

Tapi dalam PKPU nomor 9 mantan gubernur diperbolehkan mencalonkan diri ditingkat kabupaten/kota.

Kemudian di PKPU Nomor 10 tahun 2020 mengatur tentang pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19.

Ada beberapa perbedaan pemilihan dimasa pandemi covid-19 dengan pemilihan dalam kondisi normal.

"Selain itu ada hal prinsip lain terkait alat peraga kampanye (APK). Jika selama ini hanya KPU yang mencetak APK, maka dalam PKPU Nomor 10 tahun 2020 ini, pasangan calon diperbolehkan mencatak APK sendiri," kata Syarifudin.

(ahmad farozi)

Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved