Ada Polemik Pemesan Buku di Sekolah-sekolah, Begini Respon Dinas Pendidikan Kota Palembang

"Jika penerbit ada buku siplah, silakan masuk. Tapi ketika ditanya brosur, mereka tidak ada,"jelasnya.

Dirinya menerangkan bahwa, dalam waktu dekat akan melayangkan surat ke inspektorat, untuk melakukan pemeriksaan ke sekolah yang tidak menggunakan pemesanan buku, melalui siplah.

"Rekanan penerbit silakan masuk ke Palembang, asal mengikuti produk kemendikbud dengan standart HET, jadi salah jika kami melakukan monopili,"jelasnya.

Diakatakannya, Disdik telah melakukan sosialisasi terkait Siplah ini, dan dalam pemesanan buku ini ada istilah zona, Sumatera Selatan termasuk zona dua.

"Kita sudah sosialisasi kepada kepsek terkait pelatihan siplah, kalau Kepsek pinter pasti mereka mengerti karena ada operator, tinggal klik,"jelasnya.

• Kerjasama Korban dan Polisi di Kayuagung Berhasil Tangkap Pencuri Motor, Begini Ceritanya

• Banyak Yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan Palembang Kembali Masuki Zona Merah Covid-19

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Sutami, yang membidangi bidang pendidikan mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Untuk mengklarifikasi persoalan pemesanan buku tersebut.

"Di awal bulan akan kita panggil pihak Diknas Kota Palembang, dan juga akan kita lakukan penyelidikan, dan pengawasan,"kata politsi PKB ini.

Namun sebelum memanggil pihak Dinas Pendidikan Palembang, Komisi IV DPRD Palembang lebih dahulu memanggil rekanan penerbit.

Untuk menanyakan soal duduk perkara persoalan pemesanan buku tersebut.