BEM Nusantara Sumsel Siapkan Aksi Besar, 1.000 Mahasiswa Akan Kepung DPRD Sumsel

Ringkasan Berita:

• BEM Nusantara Sumsel bersama sejumlah BEM kampus akan menggelar aksi di DPRD Sumsel pada Senin (15/6/2026) dengan estimasi massa 500 hingga 1.000 mahasiswa.
• Mahasiswa membawa lima tuntutan utama, termasuk penolakan program MBG dan Koperasi Merah Putih serta evaluasi kelangkaan BBM.
• BEM Nusantara menilai sejumlah program pemerintah berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan meminta pemerintah lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Gelombang aksi mahasiswa di Sumatera Selatan dipastikan kembali menguat.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumsel bersama sejumlah BEM perguruan tinggi di Sumsel berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumatera Selatan pada Senin (15/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa diperkirakan mengerahkan sekitar 500 hingga 1.000 massa untuk menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.

Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut hasil konsolidasi yang dilakukan pada Jumat (12/6/2026).

Saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan berbagai kampus guna memaksimalkan jumlah peserta aksi.

“Benar, BEM Nusantara Sumsel akan turun pada hari Senin. Untuk estimasi massa kami perkirakan sekitar 500 hingga 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumsel. Saat ini kami masih melakukan konsolidasi untuk mencapai target 1.000 massa yang akan turun ke jalan,” kata Ilham, Sabtu (13/6/2026).

Dalam hasil konsolidasi tersebut, mahasiswa merumuskan lima tuntutan utama yang akan disampaikan kepada pemerintah dan DPRD Sumsel.

Tuntutan pertama yakni meminta pemerintah tidak melakukan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Ketiga, mereka mendesak pemerintah bersama Pertamina untuk mengevaluasi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah.

Selain itu, mahasiswa juga meminta penempatan anggota TNI dan Polri dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi.

Tuntutan terakhir adalah mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku intelektual di balik kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis hak asasi manusia (HAM).

Menurut Ilham, penolakan terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih didasari kekhawatiran mahasiswa terhadap penggunaan anggaran negara yang dinilai kurang efektif.

“Penolakan terhadap MBG dan Koperasi Merah Putih karena kami melihat terlalu banyak pemborosan anggaran yang menurut kami kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, kami menilai program tersebut berpotensi menjadi sumber korupsi baru,” ujarnya.

BEM Nusantara Sumsel berharap aksi yang akan digelar tersebut dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada kepentingan publik.

Mahasiswa juga mengajak seluruh elemen kampus untuk turut mengawal jalannya kebijakan publik agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.