Bukan Sekadar Penonton, Perempuan Diminta Jadi Bagian Utama Transisi Energi di Sumsel

Ringkasan Berita:

• FGD di Palembang menekankan bahwa transisi energi harus memperhatikan keadilan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak yang paling terdampak aktivitas tambang batu bara dan PLTU
• Peserta forum menilai perempuan masih minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait energi dan pengelolaan sumber daya alam
• Forum mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang memasukkan perspektif gender agar transisi energi di Sumatera Selatan berjalan lebih inklusif, adil, dan melindungi kelompok rentan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG– Transisi energi di Sumatera Selatan dinilai tidak hanya berbicara mengenai peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan, tetapi juga harus memastikan keadilan sosial bagi kelompok yang paling terdampak, terutama perempuan dan anak.

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Perempuan dan Transisi Energi Berkeadilan: Menempatkan Pengalaman Perempuan dalam Agenda Perubahan Energi di Sumatera Selatan" yang digelar di Palembang, Sabtu (13/6/2026).

Forum tersebut menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok perempuan untuk membahas pentingnya keterlibatan perempuan dalam agenda transisi energi yang tengah didorong pemerintah.

Pimpinan Media WongKito.co, Nila Ertina, mengatakan percepatan transisi energi harus dibarengi dengan upaya melindungi kelompok masyarakat yang selama ini menanggung dampak terbesar dari industri energi fosil.

"Transisi energi tidak hanya berbicara mengenai perubahan teknologi dari energi fosil menuju energi terbarukan, tetapi juga tentang keadilan sosial. Mari sama-sama mendukung transisi energi berkeadilan," kata Nila.

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang mempercepat transisi energi untuk menekan krisis iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mencapai target pembangunan rendah karbon.

Namun di Sumatera Selatan, sektor batu bara masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Aktivitas pertambangan batu bara dan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berlangsung selama bertahun-tahun, lanjut Nila, telah meninggalkan berbagai dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Kabupaten Lahat disebut menjadi salah satu daerah yang merasakan dampak tersebut. Sebagai wilayah penghasil batu bara terbesar di Sumsel, aktivitas pertambangan dinilai memicu pencemaran air dan udara, kerusakan lahan pertanian, meningkatnya risiko banjir, hingga gangguan kesehatan masyarakat.

Selain itu, keberadaan PLTU berbahan bakar batu bara juga berkontribusi terhadap pencemaran udara melalui emisi partikulat dan berbagai gas berbahaya yang berpotensi mengganggu kesehatan warga dalam jangka panjang.

Dalam kondisi tersebut, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Ketika kualitas lingkungan menurun, perempuan sering kali harus menanggung beban tambahan untuk memastikan ketersediaan air bersih, menjaga kesehatan keluarga, hingga mempertahankan ekonomi rumah tangga yang terdampak aktivitas industri ekstraktif.

Meski menjadi kelompok yang merasakan dampak langsung, perempuan dinilai masih minim dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan energi maupun pengelolaan sumber daya alam.

"Padahal pengalaman dan pengetahuan perempuan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan," ujarnya.

FGD tersebut juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari kondisi energi dan agenda transisi energi di Sumatera Selatan, dampak pertambangan batu bara dan PLTU terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat, hingga dampak spesifik yang dialami perempuan dan anak akibat pencemaran dan perubahan sosial ekonomi di sekitar kawasan tambang.

Kepala Konservasi Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel, Ira, memaparkan arah kebijakan energi daerah dan strategi transisi energi yang tengah dijalankan pemerintah.