Jam Kerja ASN di Palembang Kembali Normal Lagi, Pasca PSBB Palembang Berakhir

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengungkapkan bila jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kota Palembang akan kembali normal seperti biasa.

Hal ini selaras dengan berakhirnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua, Selasa (16/6/2020) kemarin.

"Untuk jam kerja ASN kembali normal, masuk pukul 07.30 dan pulang 16.30," jelasnya, Rabu (17/6/2020).

Sebagai catatan, sejak pandemi Covid-19 terjadi Pemerintah Kota Palembang mengambil kebijakan untuk bekerja dari rumah dengan sistem shift yang disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

• RESTORAN Ini Selalu ramai Pengunjung, Resep Rahasianya Cuma Kaldu, Mendidih Selama 45 Tahun!

• Jarang Terlihat di TV, Istri Habib Usman, Kartika Putri Sebut Syarat Agar Dirinya Mau Syuting Lagi

"Hampir tiga bulan ASN bekerja dari rumah. Namun, dengan berakhirnya PSBB maka kembali seperti biasa mulai Senin (22/6/2020) pekan depan," ujarnya.

Pemberlakukan jam kerja normal ini berlaku untuk semua lapisan usia, tidak ada batasan seperti hanya usia di bawah 45 tahun yang kembali masuk kantor.

"Itu aturan pusat, namun untuk dilingkup ASN, TNI/Polri mengacu pada aturan pusat. Termasuk untuk di Pemkot Palembang semuanya bekerja normal, berlaku pula untuk BUMD," ujarnya.

• Persiapkan Diri Agar Maksimal Saat Kompetisi Bergulir, Stoper Sriwijaya FC Ini Konsisten Jaga Fisik

• Intelijen AS: China Malu Akui 35 Tentaranya Tewas Saat Lawan India

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang mencabut pembatasan jam operasional untuk mal, rumah makan hingga tempat hiburan.

Kebijakan ini dilakukan seiring berakhirnya penerapan kebijakan PSBB Palembang tahap kedua.

Pemerintah Kota Palembang mengambil keputusan untuk menerapkan penegakkan disiplin protokol kesehatan tanpa batas waktu.

Selama itu pula, tempat-tempat yang dibatasi jam operasionalnya seperti mall, rumah makan, tempat hiburan di luar 6 Sektor yang ditentukan dalam arahan Kementrian.

"Selama ini tidak ada penutupan, hanya pembatasan jam operasional. Nah, sekarang tidak ada lagi pembatasan silakan beroperasi seperti biasa namun dengan catatan penegakan disiplin protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 wajib dijalankan," tegas Walikota Palembang, H Harnojoyo, Rabu (17/6/2020).

• PSBB Palembang Berakhir, Begini Komentar Dosen Epidemiologi Unsri Sebut Pandemi Corona Belum Selesai

• Hiburan Malam di Lubuklinggau belum Diperbolehkan Beroperasi, Mall dan Usaha Kuliner Boleh

Harno menambahkan, keberhasilan yang didapat dari pelaksanaan PSBB pada tahap ke II ini, dimana berdasarkan skor Kota Palembang dari 1,8 meningkat menjadi 1,9.

Dimana, skor keberhasilan ini didasari 15 indikator, termasuk jumlah kasus Covid-19 di kota ini.

"Langkah penerapan Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan, diambil untuk lebih menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Palembang melalui kesadaran masyarakat," jelasnya.

Untuk strategi yang dilaksanakan, Pemkot Palembang tidak akan merubah pengawasan yang dilakukan.

Dimana, Gugus Tugas akan tetap berjalan seperti biasa dan personil keamanan akan tetap berada di pusat-pusat keramaian.

"Mungkin untuk yang sekarang, kita akan fokuskan 1.752 aparat keamanan di pusat keramaian seperti di pasar tradisional," jelasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemerintah Kota Palembang, Allan Gunnery menegaskan dengan berakhirnya PSBB maka tidak ada lagi aturan pembatasan bagi sektor-sektor usaha.

• Tak Umbar Sana-sini Pemain Preman Pensiun Kerja Bakti Bangun TK, Kang Cecep Jadi Kuli Kang Mus Bantu

• Ditolak Rumah Sakit Karena Tidak Ada Biaya Swab Test, Seorang Ibu di Makassar Alami Keguguran

"Jika PSBB selesai atau tidak dilanjutkan, maka akan kembali seperti semula. Dulu mall selama PSBB tujuh jam, sekarang kembali normal," jelasnya.

Allan mengatakan, PSBB ataupun Penegakkan disiplin protokol kesehatan hanya sekadar istilah. Namun, sebetulnya upaya pencegahan Covid-19 protokol kesehatan milik semua pihak.

"Ini bukan peran pemerintah saja, tapi semua lapisan masyarakat. Selaras apa yang disampaikan pemerintah pusat, tidak ada sanksi yang diterapkan.

Namun, seluruh aparat/personil dikerahkan untuk mendisiplinkan masyarakat sehingga lebih peduli terhadap protokol kesehatan," tutupnya