Versi Arab Saudi, Indonesia Masuk Daftar Negara Terjangkit Corona

JAKARTA, SRIPO -- Pemerintah Indonesia memang menyatakan tak ada kasus virus Corona jenis baru yang berjangkit di wilayahnya, tapi Arab Saudi memandang lain. Saudi memasukkan Indonesia ke daftar negara-negara terjangkit Corona.

Masuknya Indonesia ke daftar negara-negara yang mengalami kasus COVID-19 ini dipertanyakan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi. Soalnya, pemerintah selama ini menyampaikan tak ada kasus virus Corona di Indonesia.

Indonesia kemudian masuk ke daftar negara yang warganya dilarang masuk ke Saudi menggunakan visa wisata. Sebagaimana keterangan pers Kementerian Luar Negeri Saudi, soal visa wisata ini ada dalam poin kedua.

• 112 Jemaah Palembang Tertahan di Bandara Changi, Sudah Takdir Allah Jalannya Seperti Ini

• Jemaah Asal Palembang tak Bisa Masuk Mekkah, Polisi Arab Saudi Cegat Kami

• Arab Saudi Tangguhkan Visa Umrah, Bagaimana Nasib Jemaah yang Sudah Setor Dana?

"Menghentikan masuknya warga negara ke Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan visa wisata, bagi mereka yang datang dari negara-negara yang terkena wabah virus Corona baru (COVID-19), merujuk kepada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan terkait Pemerintah Kerajaan," demikian bunyi poin kedua pernyataan Kemlu Saudi, Kamis (27/2/2020).

Namun dalam pernyataan itu, Kemlu Saudi tidak menyebutkan negara-negara mana saja yang digolongkan dalam 'negara-negara yang terkena wabah virus Corona baru'. Tapi, daftar negara-negara itu ada. Jumlahnya ada 23 negara. Ini diketahui dari keterangan Menlu RI Retno.

"Itu yang saya sampaikan kepada Duta Besar Saudi tadi dan dubes yang ada di Riyadh sudah mengirim surat juga. Di dalam butir dua ada beberapa negara, 23 negara, salah satunya Indonesia, karena kenapa Indonesia? Karena Indonesia itu kan belum," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Dihubungi terpisah, pelaksana tugas juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, menjelaskan daftar negara-negara yang terjangkit Corona versi Saudi telah disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed al-Thaqafi, kepada Retno, saat pertemuan tadi.

"Tadi saya hadir saat Menlu menerima Dubes Saudi dan yang bersangkutan menyebutkan ada di daftar yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Saudi. Antara lain Iran, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok (China), Korea, dan lain-lain," kata Faizasyah.

Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan calon jemaah umrah dari luar negaranya, termasuk Indonesia. Keputusan itu diambil terkait penyebaran virus corona yang sudah masif hampir di seluruh belahan dunia.

Imbasnya, banyak jemaah haji Indonesia yang telantar di terminal 3 bandara Soekarno-Hatta. Dari pantauan langsung Tribun terdapat ribuan calon jemaah umrah yang duduk di ruang tunggu bandara dengan bawaan koper-koper besar. Mereka terdampar tanpa ada kejelasan mau diberangkatkan atau tidak.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan hotel di Arab Saudi untuk bisa melakukan penjadwalan ulang. Dia pun memastikan dana nasabah berada dalam kondisi aman.

“Kami dari asosiasi melakukan pendampingan anggota kami, PPU (Penyelenggara Perjalanan Umrah) agar tidak timbul kerugian akibat kebijakan ini. Karena kerugian PPU akan berefek ke jemaah,” ujar Firman.

“Kami berharap stakeholder dan airline bisa memahami dan melakukan pendekatan yang baik untuk dana-dana yang sudah disetorkan, karena dana-dana itu adalah dana nasabah. Dan kami juga organisir dengan hotel di Arab Saudi untuk melakukan penjadwalan ulang dan mengkaji deposit PPU ke mereka,” lanjut dia.

Firman pun mengatakan, meski wabah virus corona mulai merebak di awal tahun, hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap minat jemaah melakukan ibadah umrah. Menurut dia, setiap bulan sejak Januari 2020, sekitar 80.000 hingga 100.000 nasabah yang berangkat ke Arab Saudi. Jumlah tersebut stabil jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Adapun dirinya memperkirakan, setidaknya akan ada 100.000 hingga 200.000 nasabah yang akan terdampak dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi ini.