Sekda Pagaralam Syamsul Bahri: Tenaga Honorer Dihapus? Kami Masih Sangat Butuh Mereka!

Laporan Wartawan Sripoku.com, Wawan Septiawan

SRIPOKU.COM, PAGARALAM - Wacana Pemerintah Pusat terkait penghapusan tenaga honorer, non ASN, dan PPPK di semua lapisan pemerintahan, banyak menuai polemik.

Akan ada nasib ribuan tenaga honorer dan non ASN yang terlantar jika wacana tersebut diterapkan.

Seperti di Kota Pagaralam saja, ada sekitar 3.000 pegawai non ASN dan PPPK yang akan terancam hilang pekerjaannya terkait wacana tersebut.

Parahnya lagi ribuan tenaga honorer dan non ASN tersebut banyak bekerja di instansi yang cukup membutuhkan banyak pegawai.

• Suasana Tes ASN di OKU Dipenuhi Orang Tua yang Ikut Dampingi Anaknya

Informasi yang dihimpun sripoku.com, Selasa (28/1/2020) menyebutkan bahwa sejumlah instansi atau OPD yang paling banyak menggunakan tenaga honorer dan non ASN, yaitu sekolah, Sat Pol PP, BPBD, dan rumah sakit atau dinas kesehatan.

Terkait hal ini Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni, melalui Sekda Pagaralam Syamsul Bahri Burlian mengatakan pihaknya akan menunggu Juknis dan Juklak jika wacana tersebut benar-benar disahkan oleh pemerintah pusat.

"Saat ini hal ini masih wacana, namun kita akan tetap melakukan langka antisipasi jika nantinya wacana ini benar-benar diterapkan diseluruh lapisan pemerintahan," ujarnya.

• ASN di Lubuklinggau Enggan Kerja Kasar, Sebab Itu Wako Prana Putra Sohe Masih Butuh Honorer

Sekda menegaskan, bahwa pihaknya akan berusaha untuk mempertahankan para tenaga non ASN dan PPPK yang akan di lingkungan Pemkot Pagaralam.

Pasalnya jika tidak maka akan banyak dinas atau OPD yang tidak maksimal kegiatannya jika banyak pegawai non ASN dirumahkan.

"Banyak dinas atau OPD yang tidak bisa bekerja jika tenaga honor dan pegawai non ASN dirumahkan.

Salah satu contoh Pol PP dan BPBD. Hampir lebih dari separuh pegawai yang ada saat ini merupakan pegawai non ASN dan PPPK," tegasnya.

• Kisah Guru Honorer Kenakan Sepatu Bolong, Nangis Saat Terima Hadiah tak Terduga dari Muridnya

Padahal tugas para tenaga non ASN tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemadam kebakaran, penanggulangan pasca bencana, dan banyak kegiatan sosial lainnya.

"Belum lagi para perawat yang ada di Rumah Sakit Besemah. Disana banyak yang honor jadi jika semuanya dirumahkan maka pihak rumah sakit akan kewalahan," katanya.

Terkiat adanya daerah yang menolak keputusan tersebut seperti Provinsi Banten, Sekda menegaskan jika nanti ada aturan yang boleh menolak maka Pemkot Pagaralam juga akan menolak hal tersebut.

"Kita juga akan menolak jika ada aturan yang memperbolehkan daerah menolak hal itu.

Pasalnya kita juga memikirkan nasib para honorer dan pegawai Non ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk Kota Pagaralam ini," jelasnya.