Menyoroti Komitmen Pemprov Sumsel Upaya Pengentasan Kemiskinan di Tahun 2019

Sebab, jika SDM-nya baik dengan sendirinya dan penuh kesadaran masyarakat akan berpikir untuk meningkatkan kualitas hidupnya kearah yang lebih baik.

Pembangunan SDM yang penulis maksud bukan sekedar terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang memang merupakan hal prinsip.

Lebih daripada itu pemerintah juga konsen mengembalikan ruh inti Standar Nasional Pendidikan yakni terinternalisasinya sikap spiritual, sikap moral, pengetahuan, dan ketrampilan di dalam diri masyarakat khususnya generasi muda.

Kedua, Mengarahkan program perlindungan sosial yang selama ini berupa bantuan langsung kedalam program yang berorientasi pada pengembangan life skill masyarakat.
Penerimaan PNS, penerimaan kerja di BUMN/BUMS/BUMD, dan bidang lainnya tentu punya keterbatasan.

Kita harus membangun mindset masyarakat agar berani membuka lapangan kerja bukan mencari pekerjaan.

Program bantuan langsung hanya menyelesaikan masalah secara sementara.

Jauh lebih konstruktif jika masyarakat mendapatkan program yang berorientasi pada peningkatan kemampuan khususnya dalam mengelola potensi daerah.

Sehingga lahir pengusaha baru, UMKM baru, petani baru, pengrajin baru, dan lain sebagainya.

Dengan sistem yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kemajuan teknologi digital dan internet.

Ketiga, Pembuatan aturan hukum yang lebih memudahkan investor datang untuk mempercepat roda perputaran ekonomi.

Yang regulasinya pro terhadap pelaku usaha kecil (UKM).

Ditambah implementasi janji yang telah diucapkan yaitu pembuatan Pergub penyerapan tenaga kerja lokal serta membuat pabrik pengolahan hasil pertanian dan perekonomian sendiri.

Keempat, Pemprov juga harus berani menjamin terjaganya stabilitas harga-harga khususnya diperingatan hari-hari besar.

Selain dari pada itu, Pemprov juga harus membuka celah lain di luar dari beban APBD.

Dana CSR dapat dimaksimalkan untuk program pengentasan kemiskinan.

Sebab jejak digital menjelaskan bahwa dana CSR selama ini mayoritas digunakan pada pembangunan infra-
struktur atau kepentingan pribadi (read : pajak "ilegal" untuk swasta & lembaga swadaya).

Sementara di salah satu BUMD, ring 1 dari area perusahaan tersebut masih banyak yang kurang mampu.

Penulis menyarankan agar dana CSR full untuk penanggulangan kemiskinan khususnya menjamin kehidupan masyarakat di ring 1 dan ring 2 area perusahaan.

Selanjutnya pengelolaan dana ziswaf yang pada menurut data dari Forum Zakat (FOZ) wilayah Sumsel potensi ziswaf mencapai 2,3 T pertahunnya.

Pemprov harus mendorong Baznas dan lembaga filantropi yang ada di Sumsel dengan cara membuat regulasi yang jelas agar ketercapaian ziswaf ini bisa terserap secara maskimal.
Sebab pada kenyataannya setiap tahun hanya terkumpul 2% atau sekitar 50 M saja.

Penulis menyadari bahwa tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang multidimensional ini tentu bukan perkara yang mudah.

Setiap program yang dibuat pemerintah pun dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Butuh intervensi yang kuat tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan program tersebut.

Semoga sumbang saran dari penulis dan semua pihak dapat dapat mewujudkan visi besar Sumatera Selatan seperti apa yang disampaikan oleh bapak Gubernur yaitu "Sumsel Maju Untuk Semua".

===