Menyoroti Komitmen Pemprov Sumsel Upaya Pengentasan Kemiskinan di Tahun 2019

Hal tersebut diiringi dengan beberapa indikator makro Sumsel yang telah menunjukkan kinerja baik.

Seperti pertumbuhan ekonomi yaitu 6,1%, tingkat inflasi yaitu 2,74%, Gini Rasio lebih rendah, dan tingkat pengangguran terbuka lebih rendah dibandingkan nasional.

Kerja Pemprov cukup berat sebab dari 17 Kabupaten/Kota se Sumsel ada enam Kabupaten yang angka kemiskinannya di atas 10%.

Di tahun ini Pemprov mengalokasikan anggaran dana sebesar 779 Miliar untuk penanggulangan kemiskinan.

Selain daripada itu pemprov juga menjadikan pembangunan infrastruktur khususnya perbaikan jalan dan jembatan se Sumsel sebagai brand utama pengentasan kemiskinan, kemudian bekerja sama dengan BKKBN dalam rangka mengatur jarak kelahiran, mewacanakan terbitnya Pergub tentang penyerapan tenaga kerja lokal dan membuat program sesuai dengan potensi daerah khususnya di kantong-kantong
kemiskinan.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan, Pemprov rencananya akan membangun pabrik pengolahan hasil perkebunan sendiri serta membeli hasil pertanian seperti beras untuk dibagikan kepada ASN dan honorer di lingkungan Pemprov.

Di bidang pendidikan Program Sekolah Gratis (PSG) akan tetap dipertahankan, ditambah dengan program membuka wawasan rakyat melalui taman baca dan melek internet, serta menggalakkan spirit religius melalui program tahfizd qur'an.

PR besar yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah tentang sinkronisasi program jaminan kesehatan daerah ke dalam jaminan kesehatan nasional.

Dan program-program lain baik yang tengah dirancang aturan hukumnya, pelaksanaannya, sampai anggaran dananya.

Secara pribadi penulis melihat arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang tengah dipersiapkan oleh Pemprov di tahun 2019 relatif sama dengan skema di tahun-tahun sebelumnya.

Pun juga orientasi pembangunan infrastruktur sebagai brand utama.

Mantan Wakil Gubernur Bapak Ishak Mekki ketika menjabat kemarin juga mengatakan pembangunan infrastruktur sebagai brand pengentasan kemiskinan di antara program lainnya.

Namun faktanya juga belum mampu menyelesaikan masalah.

Untuk itu penulis memberikan alternatif strategi kepada pemerintah yaitu :

Pertama, menjadikan pembangunan SDM yang berkompeten sebagai platform utama pengentasan kemiskinan sehingga alokasi dana yang dianggarkan pemerintah seharusnya paling banyak terserap kesana bukan ke pembangunan infrastruktur.