PEJABAT Prabumulih Ini Bantah Pernyataan Mendagri Tito Karnavian, Data tak Akurat, Sebut Rp789,41 M

Ringkasan Berita:

• Mendagri Tito sebut Prabumulih sebagai kota dengan pendapatan terendah se-Indonesia, hanya 59,67 persen.
• Pemkot Prabumulih bantah, menyebut data itu tidak akurat dan berasal dari dua minggu lalu.
• Pendapatan sebenarnya saat ini sudah mencapai 67 persen atau Rp789,41 miliar.

SRIPOKU.COM,  PRABUMULIH – Pemerintah Kota Prabumulih membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut Prabumulih sebagai kota dengan pendapatan terendah se-Indonesia, yakni 59,67 persen.

Kepala BPKAD Prabumulih, Wawan Gunawan Ak CA, menegaskan data tersebut tidak akurat karena bersumber dari dua minggu lalu dan belum memperhitungkan pendapatan non-Kasda seperti dana BOS, tunjangan guru, tamsil, dan BOK Puskesmas.

“Pendapatan riil Kota Prabumulih saat ini sudah mencapai 67 persen atau sekitar Rp789,41 miliar,” ujar Wawan, Rabu (22/10/2025).

Wawan menambahkan, perbandingan pendapatan dengan tahun sebelumnya baru akan terlihat pada akhir tahun, mengingat masih ada alokasi dana dari pusat yang belum ditransfer pada triwulan keempat.

Baca juga: PRABUMULIH Dipimpin Arlan Jadi Kota Pendapatan Terendah Se-Indonesia, Mendagri Tito: Warna Merah!

Sebelumnya, dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (20/10/2025), Mendagri Tito menyoroti rendahnya realisasi pendapatan Prabumulih dan menyebutnya sebagai kota dengan kinerja terendah secara nasional.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyoroti Kota Prabumulih karena menjadi kota dengan pendapatan paling rendah se-Indonesia.

"Kota Prabumulih terendah se-Indonesia, Kupang, dan lain-lain. Ini warna merah," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025).

Dalam pemaparannya, Kota Prabumulih berada di baris paling akhir untuk persentase realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kota se-Indonesia.

Kota Prabumulih yang dipimpin Wali Kota Arlan itu hanya mampu merealisasikan pendapatan sebesar 59,67 persen.

Kemudian disusul Kupang 59,78 persen, dan Kota Sorong 60,02 persen.

Seterusnya berada di angka 60 persen ke atas. Sedangkan untuk realisasi tertinggi tingkat pemerintah kota ada di Kota Banjarbaru 87,99 persen, Denpasar 82,19 persen, dan Banjarmasin 81,95 persen.