Pemuda dan Bencana Sumatera

BENCANA banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuka mata kita semua bahwa keserakahan telah merusak kehidupan bangsa.

Agenda perubahan iklim dan perbaikan lingkungan telah menjadi kewajiban bagi kita semua, bukan lagi terbatas jadi wacana di ruang rapat. Bencana Sumatera mendesak kita semua untuk membangun sistematika perubahan iklim yang holistik, dengan menjadikan pemuda sebagai kunci utama dalam sistem tersebut. Pemuda tak bisa lagi hanya duduk, diam, dan dikorbankan di hari esok.

Agenda COP30 yang merupakan forum global dalam isu perubahan iklim telah menempatkan peran pemuda bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai penggerak kolektif utama dalam pembangunan resiliensi alam.

Fokus besar pada keberlanjutan hutan tropis—paru-paru bagi dunia—menegaskan bahwa pemuda memiliki daya dorong yang tidak tergantikan. Mereka berada pada titik persimpangan sejarah: antara menjaga bumi tetap hidup atau membiarkan kerusakannya terus berlangsung. Karena itu, COP30 bukan hanya panggung diplomasi, tetapi juga panggung regenerasi kesadaran ekologis dunia.

Penekanan COP30 pada perbaikan lingkungan menunjukkan bahwa isu perubahan iklim bukan lagi wacana ilmiah yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia telah menjadi agenda moral umat manusia.

Setiap negara, termasuk Indonesia yang dianugerahi kekayaan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang nyata, bukan sekadar deklarasi. Pemuda, dengan energi dan keberanian mereka, memainkan peran strategis dalam mengawasi, mengadvokasi, dan menginisiasi gerakan ekologis dari tingkat komunitas hingga panggung internasional.

Agenda besar tersebut sekaligus menandai bahwa climate change dan antisipasi bencana akan menjadi fokus utama pembangunan global pada beberapa dasawarsa ke depan. Dunia telah sampai pada titik di mana perubahan iklim tidak bisa lagi diperlakukan sebagai risiko jangka panjang, melainkan ancaman nyata yang sudah terjadi hari ini—banjir bandang, kekeringan ekstrem, krisis air, dan degradasi hutan.

Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh lagi dipisahkan dari aspek mitigasi dan adaptasi iklim. Pembangunan yang abai pada lingkungan hanyalah membangun rapuh di atas pasir.

Pada akhirnya, COP30 memberi pesan kuat: masa depan bumi bergantung pada keberanian generasi hari ini dalam merancang transisi ekologi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pemuda perlu diberi ruang memimpin inovasi, memperkuat kerja kolaboratif lintas bangsa, dan membawa suara alam ke pusat pengambilan keputusan.

Dengan menempatkan pemuda sebagai sentral perubahan dunia, artinya bahwa kita sedang menyiapkan barisan penjaga bumi yang mampu memastikan bahwa hutan tropis tetap menjadi sumber kehidupan, bukan sekadar warisan yang perlahan hilang ditelan waktu.

Ketika kita mengaitkan visi Indonesia Emas 2045 dengan agenda global COP30, terlihat jelas bahwa keduanya memiliki irisan yang sangat kuat. Visi 2045 berbicara tentang Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera, sementara COP30 menegaskan bahwa kesejahteraan tidak mungkin dicapai tanpa keberlanjutan lingkungan.

Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera menjadi cermin yang pahit, mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak dapat berjalan hanya dengan menghitung angka pertumbuhan, tetapi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian bumi.

Dua agenda besar ini seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang sebagai satu kompas bangsa.

Tragedi di Sumatera juga memaksa kita mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman: apakah benar agenda pembangunan menuju 2045 sudah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita justru melangkah menuju masa depan yang setiap tahunnya diwarnai kabar duka, kerugian nasional, dan penderitaan rakyat akibat ekstremnya cuaca dan kerusakan lingkungan?

Bila pembangunan hanya menghasilkan infrastruktur yang megah namun rapuh di hadapan bencana, maka visi 2045 akan kehilangan makna sejatinya—yakni menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga.