Teror Likuiditas Dana Rp 200 Triliun: “Offside”?

BAYANGKAN sebuah kabar besar yang tiba-tiba menghentak publik: pemerintah Indonesia menurunkan dana raksasa senilai Rp 200 triliun ke bank-bank milik negara. Lima bank besar, yang kita kenal dengan sebutan HIMBARA—BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI—mendapat kepercayaan langsung dari negara untuk menampung dan mengelola dana itu. Kebijakan ini resmi diteken dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 dan berlaku sejak 12 September 2025.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang ditunjuk Presiden Prabowo, mengatakan dana itu disalurkan agar bank-bank lebih longgar bernafas. Dengan uang sebesar itu, likuiditas perbankan diperkuat, bunga kredit dan simpanan diharapkan bisa turun, dan bank lebih berani menyalurkan kredit ke sektor-sektor usaha. Harapannya, kredit murah akan memacu konsumsi, mendorong investasi, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekilas, gagasan ini terdengar meyakinkan. Siapa yang tidak senang jika bunga pinjaman rumah, kredit usaha kecil, atau modal kerja jadi lebih rendah? Siapa yang tidak bahagia bila bank kembali punya keberanian mengucurkan pinjaman ke sektor riil? Tapi di balik janji manis itu, ada bayang-bayang kekhawatiran. Apakah langkah ini benar-benar solusi, atau justru sebuah “offside” yang bisa membuka pintu masalah serius?

Dalam logika ekonomi sederhana, ketika bank kekurangan dana, aktivitas kredit akan tersendat. Usaha kecil susah dapat pinjaman, perusahaan besar menunda ekspansi, bahkan konsumsi rumah tangga bisa turun karena akses pembiayaan macet. Pemerintah ingin memutus rantai masalah itu dengan suntikan dana raksasa. Rp 200 triliun bukan angka kecil. Jika dibagi rata kepada 270 juta penduduk Indonesia, setiap orang seolah-olah mendapat hampir Rp 740 ribu. Dalam kacamata makro, jumlah ini bisa menjadi bahan bakar besar bagi mesin ekonomi yang selama ini tersendat.

Di atas kertas, mekanisme ini terlihat indah. Bank punya dana murah, lalu menyalurkannya ke dunia usaha. Dunia usaha bangkit, menyerap tenaga kerja, dan roda ekonomi berputar lebih cepat.
Namun, sejarah dan pengalaman pahit mengajarkan kita bahwa uang besar tanpa pengawasan ketat bisa berbalik menjadi bencana. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah dana ini benar-benar akan sampai ke sektor yang membutuhkan, atau justru berhenti di ruang-ruang kantor bank dan lingkaran elite bisnis?

Bayangan pertama yang muncul adalah risiko kredit macet. Ketika bank dipaksa menyalurkan kredit dengan cepat, godaan untuk menurunkan standar penilaian risiko sangat besar. Kredit bisa saja disalurkan kepada usaha-usaha yang belum benar-benar layak, hanya demi mengejar target penyaluran. Jika peminjam gagal bayar, yang muncul adalah beban Non-Performing Loans (NPL) yang menumpuk.

Selain itu, risiko penyalahgunaan selalu menghantui. Dana sebesar Rp 200 triliun rawan ditarik oleh pihak-pihak yang punya kedekatan politik atau bisnis dengan pengambil keputusan. Kredit bisa diarahkan bukan pada sektor yang produktif, melainkan ke proyek-proyek titipan. Inilah yang membuat publik khawatir dana negara hanya akan berputar di kalangan terbatas, bukan mendorong ekonomi rakyat.

Indonesia punya sejarah kelam dengan kebijakan serupa. Pada krisis 1997–1998, pemerintah mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai lebih dari Rp 600 triliun. Tujuannya sama: menyelamatkan bank-bank yang kekurangan dana agar sistem keuangan tidak runtuh.

Namun apa yang terjadi? Audit kemudian membongkar bahwa sebagian besar dana BLBI tidak digunakan sebagaimana mestinya. Banyak bank menyalurkan dana ke perusahaan afiliasi atau bahkan dipakai untuk spekulasi valas. Kredit fiktif bermunculan, laporan dipoles, dan uang negara raib.

Skandal BLBI menjadi salah satu simbol kebobrokan tata kelola ekonomi Orde Baru. Ratusan triliun lenyap, kepercayaan rakyat hancur, inflasi melambung, rupiah terjun bebas, dan pada akhirnya rezim Soeharto runtuh. Kisah itu bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah peringatan bahwa kebijakan dana raksasa bisa menjadi bom waktu bila tidak dikelola dengan hati-hati.

Kini, 27 tahun setelah krisis 1998, Indonesia kembali berada di persimpangan jalan. Pemerintah menempatkan Rp 200 triliun di HIMBARA dengan niat baik. Tapi apakah mekanismenya cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan? Apakah pengawasan berjalan transparan? Apakah laporan penggunaan dana akan dibuka ke publik secara berkala?

Jika semua hanya diserahkan pada janji tanpa pengawasan nyata, besar kemungkinan sejarah buruk bisa terulang. Risiko fraud, kredit fiktif, atau proyek titipan bisa muncul lagi. Publik pun berhak bertanya: apakah pemerintah Prabowo benar-benar belajar dari pengalaman BLBI?

Karena kebijakan ini dijalankan oleh Menteri Keuangan yang ditunjuk langsung oleh Presiden, wajar bila masyarakat menaruh sorotan pada kepemimpinan Prabowo. Beberapa pertanyaan perlu dijawab secara terbuka: Bagaimana cara memastikan dana Rp 200 triliun benar-benar sampai ke sektor riil, terutama UMKM dan usaha produktif rakyat kecil? Siapa yang mengawasi penggunaan dana itu? Apakah ada audit independen yang bisa dipercaya publik?

Baca juga: Bis Air Karyawan PT OKI Pulp and Paper Mills Terbakar di Sungai Musi Palembang, 18 Penumpang Panik

Bagaimana mekanisme sanksi jika bank atau pejabat terlibat dalam penyalahgunaan? Apakah ada strategi untuk mencegah dana hanya berputar di kalangan konglomerat atau elite bisnis?
Dan yang terpenting: apakah pemerintah siap menanggung risiko politik bila kebijakan ini gagal, sebagaimana kegagalan BLBI yang dulu mengguncang rezim Orde Baru?

Di balik optimisme pemerintah, industri perbankan sendiri menghadapi tantangan serius yang jarang dibicarakan secara terbuka. Dua indikator penting yang menjadi sorotan adalah BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NPL (Non-Performing Loan). BOPO adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar biaya operasional bank dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi BOPO, semakin besar beban biaya yang ditanggung bank, dan semakin kecil efisiensinya. Idealnya, BOPO dijaga di bawah 80 persen agar bank masih dianggap sehat. Namun, data menunjukkan bahwa sejumlah bank HIMBARA sudah menanggung BOPO yang cukup tinggi. Penempatan dana Rp 200 triliun memang bisa memberi napas tambahan dalam jangka pendek, tapi tidak otomatis memperbaiki struktur biaya. Jika bank tidak mampu menyalurkan dana ke sektor produktif dengan efisien, maka BOPO bisa semakin membengkak.

Ambil contoh, bila bank harus membuka cabang baru, merekrut tenaga pemasaran, dan melakukan ekspansi kredit hanya untuk mengejar target penyaluran, maka biaya operasional akan melonjak. Sementara itu, pendapatan dari bunga kredit baru belum tentu sebanding, apalagi bila kualitas kredit yang disalurkan rendah. Hasilnya, BOPO naik, efisiensi turun, dan kinerja bank justru memburuk. Masalah lain yang lebih berbahaya adalah NPL atau kredit macet. Inilah ancaman klasik yang selalu menghantui setiap ekspansi kredit. Bank Indonesia biasanya memberi batas aman NPL neto di bawah 5 % . Namun, dengan dorongan agresif menyalurkan dana Rp 200 triliun, risiko munculnya kredit bermasalah sangat besar. Apalagi jika bank “dipaksa” membiayai sektor-sektor yang sebenarnya berisiko tinggi hanya karena ada tekanan politik atau instruksi dari atas.

Pengalaman menunjukkan, begitu NPL naik, kesehatan bank langsung terguncang. Pendapatan bunga berkurang, cadangan kerugian harus ditambah, modal bank terkikis, dan kepercayaan nasabah bisa menurun. Jika situasi ini meluas, bukan tidak mungkin kita menghadapi krisis perbankan yang baru. Kombinasi antara BOPO tinggi dan NPL yang membengkak adalah mimpi buruk bagi perbankan. BOPO tinggi membuat bank sulit mencetak laba, sementara NPL tinggi menggerus modal. Bila keduanya terjadi bersamaan, bank bisa mengalami kerugian besar bahkan kolaps. Dalam konteks dana Rp 200 triliun, ancaman ini bukan hanya merugikan bank, tapi juga membahayakan uang negara dan kepercayaan publik.

Karena itu, pengawasan terhadap indikator BOPO dan NPL harus menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penyaluran dana, tetapi juga memastikan bahwa bank tetap efisien dan disiplin dalam menjaga kualitas kredit. Transparansi laporan BOPO dan NPL setiap bulan harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu ke mana arah kebijakan ini berjalan. Tanpa itu, dana sebesar Rp 200 triliun bisa saja berubah menjadi beban baru, bukan penyelamat ekonomi.

Rp 200 triliun adalah angka yang bisa menjadi obat mujarab bagi ekonomi bila digunakan dengan tepat. Kredit murah bisa membantu petani membeli pupuk, nelayan memperbaiki perahu, UMKM menambah modal, hingga perusahaan manufaktur memperluas produksi. Semua itu bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, jika dana itu tersedot ke kantong segelintir orang, atau hilang karena kredit macet dan fraud, maka yang tersisa hanyalah rasa sakit. Uang negara hilang, rakyat menanggung beban, dan pemerintah kehilangan kepercayaan.

Kebijakan penempatan dana Rp 200 triliun di HIMBARA adalah langkah besar dan berani. Tapi langkah besar selalu membawa risiko besar. Jika dikelola dengan transparansi dan disiplin, kebijakan ini bisa menjadi momentum emas untuk memperkuat ekonomi nasional. Namun jika pengawasan lemah, transparansi minim, dan moral hazard dibiarkan, kebijakan ini bisa menjadi offside yang mahal. Sama seperti pemain sepak bola yang terjebak offside—ia tampak berlari kencang ke depan, tapi justru membuat timnya kehilangan peluang.

Sekarang bola ada di kaki pemerintah. Apakah Prabowo akan membiarkan sejarah berulang, atau menjadikannya pelajaran untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa mengelola dana besar dengan bersih dan efektif? Jawabannya akan menentukan arah kepercayaan publik, stabilitas ekonomi, bahkan masa depan politik bangsa. (*)

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.

Baca juga: Serangan jantung, Pengemudi Mobil Gran Max Minibus Ditemukan Tidak Bernyawa di Jalan Kol Atmo