Tawa Suryani Mengenang Pemilu: Demokrasi Tersisa dalam Amplop

Untuk geografis perkotaan seperti Palembang, distribusi logistik memang relatif mudah dijangkau. Namun, tantangan alam seperti faktor cuaca tidak bisa diremehkan. "Yang perlu diperhatikan itu saat musim hujan saja, karena ada beberapa titik selama ini langganan banjir," cetus Asep.

Mengenai adanya tekanan dari timses caleg, Asep menganggap hal itu sebagai dinamika lapangan yang biasa. Namun di era keterbukaan informasi seperti sekarang, ruang untuk memanipulasi suara semakin sempit karena mata masyarakat ikut mengawasi langsung di TPS.

"Semua sudah era terbuka, dan jika ada yang bermain itu lebih kepada oknum saja, mengingat penyelenggara selama ini diawasi, termasuk oleh masyarakat sendiri. Jadi kami harus tetap profesional bekerja sesuai aturan yang ada," tegas Asep.

Antara Politik Uang Biaya Politik

Melihat fenomena transaksional yang seolah dianggap lumrah ini, Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof. Dr. Febrian, memberikan catatan kritis. Menurutnya, saat ini ada pergeseran paradigma di mana politik uang sering kali disamarkan di dalam wilayah abu-abu bernama biaya politik (cost politics).

"Politik uang itu tidak boleh, kalau cost politik boleh. Tetapi kadang-kadang politik uang dengan cost politik beda tipis, sulit dibedakan, sehingga semua dianggap politik uang. Dan itu dihitung sebagai cost politik baik positif ataupun negatif, dan dampaknya besar," terang Febrian.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini tidak menampik bahwa mahalnya modal untuk membeli "perahu" partai politik serta biaya kampanye yang tinggi memicu lahirnya lingkaran korupsi baru saat kandidat tersebut duduk di kursi jabatan. Mereka akan fokus berpikir cara mengembalikan modal yang telah keluar.

"Kadang-kadang mereka setelah duduk berpikir untuk mengembalikan modal dan itulah yang terjadi, belum bisa dihapus. Mungkin ini karena sistem dengan ditenggarai dengan sistem pemilu langsung ini punya cost besar, mulai dari perahunya, masyarakat dan seterusnya," tuturnya.

Prof. Febrian menilai suburnya politik uang juga dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan berpolitik masyarakat yang masih rendah, terutama di kalangan pemilih menengah ke bawah akibat faktor ekonomi. Pemilih yang belum menentukan pilihan cenderung mudah tergiur oleh insentif uang tunai instan.

Dampak paling nyata dari sistem pemilu yang transaksional ini adalah lahirnya para pemimpin atau wakil rakyat instan yang tidak memiliki kualitas dan pengalaman matang, melainkan hanya mengandalkan kekuatan materi dan relasi kekerabatan (KKN).

"Kita tahulah, yang jadi tak terlepas dari KKN, mungkin keluarga Bupati, Walikota maupun Gubernur dan wakilnya, yang tidak punya kualitas, tidak punya pengalaman tapi punya kekuasaan serta uang, dan itu bukti nyata di Sumsel banyak contohnya," jabar Febrian mencontohkan realita lokal.

Akibatnya, saat ini terjadi krisis dimensi di mana masyarakat kesulitan mendapatkan figur pemimpin yang ideal dan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.

Paradoks Demokrasi dan Mitigasi Sistem Terbuka

Menanggapi fenomena tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, Handoko, mengakui bahwa politik uang adalah tantangan serius yang merusak prinsip pemilu jujur dan adil. KPU melihat adanya pergeseran persepsi di mana sebagian pemilih kini menganggap politik uang sebagai bagian dari tradisi, bukan lagi pelanggaran berat.

"Ini tentu menjadi pekerjaan besar bagi semua pihak. Untuk itu KPU terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar masyarakat cerdas memilih berdasarkan visi, misi dan program calon, bukan karena imbalan yang diberikan," kata Handoko.

Handoko menambahkan, sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini secara tidak langsung memang mendorong para kandidat untuk mengeluarkan biaya politik tinggi demi mengamankan suara secara personal. Namun, KPU telah berupaya menekan beban tersebut dengan memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) untuk para kontestan pada Pemilu 2024 lalu.

Terjadinya fenomena di mana masyarakat tetap menerima uang serangan fajar disebut Handoko sebagai sebuah paradoks demokrasi yang harus menjadi perhatian bersama karena berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.