Tawa Suryani Mengenang Pemilu: Demokrasi Tersisa dalam Amplop

Ringkasan Berita:

• Bagi sebagian warga "serangan fajar" pemilu kini dianggap lumrah dan menjadi satu-satunya manfaat langsung dari demokrasi.
• Bawaslu sebut penegakan hukum lemah, sementara DKPP mencatat 42,82 persen penyelenggara pemilu terbukti bersalah melanggar kode etik.
• Pengamat menilai mahalnya biaya politik memicu suburnya politik uang, melahirkan pemimpin instan tanpa kualitas yang andalkan materi.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Mesin ketek meraung pelan di anak Sungai Musi kawasan Gandus, Palembang. Di teras rumah kayunya, sore itu, Suryani tertawa kecil ketika mengingat malam jelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu. Amplop berisi uang Rp. 250 ribu ia terima dari seseorang yang memintanya mencoblos kandidat tertentu. 

"Itu untuk satu paket; Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Jadi sudah ada nama-namanya yang harus saya coblos, meski dari partai berbeda," kata Suryani saat ditemui, Selasa (19/5/2026).

Bagi Suryani dan sebagian warga lainnya, pemberian amplop berisi uang yang sering disebut "serangan fajar" bukan lagi isu pelanggaran, melainkan satu-satunya yang tersisa dari demokrasi. Itulah manfaat langsung yang benar-benar mereka rasakan dari proses ini.

“Ambil uang, dak ambil uang, sama saja. Hidup masih begini-begini saja, tidak ada perubahan. Semua tergantung kita,” katanya.

Candu Makelar di Lapangan

Cerita dari pinggiran Sungai Musi ini ternyata punya nada yang sama dengan riak di kabupaten tetangga, Ogan Ilir. Belakangan ini, jagat media sosial di Bumi Caram Seguguk, sedang riuh rendah. Warga ramai membahas perihal pembangunan daerah yang dinilai mandek dan jalanan yang rusak.

Namun di balik protes digital itu, ada realita transaksional yang mencengangkan di akar rumput. Darul Kutni, seorang wiraswasta di Ogan Ilir, blak-blakan mengaku sudah beberapa kali edisi Pemilu menjadi bagian dari tim sukses “bawah tanah”. Tugasnya spesifik, yakni membagikan uang serangan fajar ke rumah-rumah warga.

"Namanya serangan fajar, politik uang, itu tidak bisa dipisahkan dari Pemilu. Di Ogan Ilir ya seperti itu. Sejauh ini belum ada warga menolak serangan fajar,” ungkap Darul, Rabu (20/5/2026).

Menurut Darul, para kontestan pemilu kini makin cerdik bergerak di lapangan. Agar modal kampanye lebih efisien, para calon yang maju dari partai yang sama sering menawarkan sistem "paket lengkap" kepada calon pemilih.

"Artinya dengan uang sekian ratus ribu rupiah, pemilih harus mencoblos para calon dari partai tersebut. Seperti itulah," beber Darul.

Sebagai ujung tombak yang menyebarkan pundi-pundi rupiah langsung ke masyarakat, Darul juga mendapat persentase komisi cukup menjanjikan dari tim pemenangan paslon.

Ia bahkan mengklaim bahwa politik uang di daerahnya seolah sudah menjadi keharusan. Jika tidak dilakukan, jangan harap paslon tersebut akan dilirik calon pemilih. 

"Kalau dibilang 'wani piro'? Memang begitulah adanya," pungkas Darul.

Fenomena kecanduan politik uang ini disoroti tajam oleh Herman Sawiran, seorang aktivis sosial di Ogan Ilir. Herman menyoroti dampak buruk serangan fajar yang sebenarnya justru menguras isi kantong masyarakat sendiri dalam jangka panjang.

Sebab, menurut Herman, uang sogokan saat Pemilu sering kali dijadikan alasan bagi paslon yang menang untuk mengabaikan janji-janji manis mereka saat kampanye. Fokus mereka setelah dilantik akan tersedot untuk politik balas budi dan mengembalikan modal besar yang habis selama masa pencalonan.

"Bisa dilihat kalau setelah Pemilu, tidak ada perubahan signifikan pada pembangunan daerah. Dan Ogan Ilir ini sejatinya belum bangkit seperti slogan yang digaungkan," tutur Herman.