Wacana Pemekaran 9 Daerah di Sumsel, Antara Harapan Pembangunan dan Risiko Pembengkakan Anggaran

Pemerintah pusat, kata Ardyan, harus memverifikasi kesiapan daerah secara menyeluruh, termasuk kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

Ardyan menyarankan agar proses pemekaran Sumsel Barat dan wilayah lain di Sumsel dilakukan dengan hati-hati, mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan.

"Pemekaran bukan tujuan, melainkan alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Jika syaratnya belum terpenuhi, lebih baik ditunda daripada jadi bumerang," pungkasnya.

Jialyka Maharani menjelaskan bahwa Komite 1 DPD RI secara konsisten memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk pembentukan DOB.

Ia menyebutkan bahwa salah satu usulan DOB dari Sumsel, yakni Pantai Timur, sebenarnya telah disetujui bersama 65 DOB lainnya dengan diterbitkannya Surat Presiden No R-66/Pres/12/2013, namun terhalang karena adanya kebijakan moratorium.

Secara keseluruhan, Komite 1 DPD RI menyampaikan total 186 usulan daerah otonom baru, yang terdiri dari 15 Provinsi, 148 Kabupaten, dan 23 Kota.

Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya merupakan usulan dari Provinsi Sumsel yang dibawa oleh Jialyka Maharani. Ikhtiar ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sumsel.