Pemekaran Sumsel Barat Kembali Menguat, Lubuklinggau Diklaim Siap dari Segi Infrastruktur

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU – Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumsel Barat) kembali mencuat ke permukaan.

Hal ini terjadi setelah usulan tersebut resmi masuk dalam daftar finalisasi Draf Daftar Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dalam pemaparannya, Anggota Komite I DPD RI asal Sumsel, Jialyka Maharani, mengungkapkan bahwa terdapat total 186 usulan DOB yang diajukan, meliputi 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 23 kota.

Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya adalah wilayah Sumsel, termasuk usulan Provinsi Sumatera Selatan Barat.

Menanggapi kabar ini, Anggota DPR RI Fraksi PKB, SN Prana Putra Sohe, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah DPD RI yang telah memasukkan nama Sumsel Barat sebagai calon daerah otonomi baru.

• Bupati Muara Enim Dukung Pemekaran Kabupaten Gelumbang, Sambut Positif Usulan Sumselbar

"Kita apresiasi senator kita dari Sumsel dan menyambut baik serta terima kasih," ujar mantan Wali Kota Lubuklinggau dua periode ini, yang akrab disapa Nanan, saat dihubungi, pada Rabu (9/7/2025).

Nanan menilai langkah DPD RI untuk bertemu langsung dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) sudah sangat tepat.

"Mereka sudah bertemu langsung dengan DPOD yang memang membidangi itu, dan harapan kita itu bisa diwujudkan," katanya penuh harap.

Meski demikian, Nanan mengakui bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya belum dapat memastikan apakah usulan ini akan menjadi perhatian khusus.

"Tapi bila moratoriumnya dibuka, efisiensi sudah tidak lagi, saya yakin dan optimis itu akan sukses," ungkapnya, merujuk pada kemungkinan dicabutnya moratorium pembentukan DOB.

Menurut Nanan, tiga wilayah yang menjadi cikal bakal Sumsel Barat, khususnya Lubuklinggau, sejak awal telah menunjukkan kesiapan dari berbagai aspek.

"Mulai dari sarana prasarana dan infrastruktur, kita sudah siap semua," tegasnya. Kesiapan infrastruktur ini menjadi salah satu modal utama bagi terwujudnya provinsi baru.

Namun, Nanan kembali mengingatkan bahwa semua keputusan kembali pada pihak penentu. Jika pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, menyatakan tidak, maka semua pihak harus menerima.

"Yang penting semuanya sudah siapkan semua, termasuk bukan Lubuklinggau ibukotanya tidak apa-apa," pungkasnya, menunjukkan kesediaan untuk menerima keputusan demi kepentingan yang lebih besar.