Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang Surati DPR dan MPR RI Desak Segera Proses Pemakzulan Gibran

SRIPOKU.COM -- Inilah sosok empat Jenderal Purnawirawan TNI yang Surati DPR-MPR RI untuk segera proses Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seperti diketahui, Jenderal Purnawirawan TNI itu tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI.

Mereka pun menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI. 

Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut.

Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6/2025).

"Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD," ujar Bimo, Selasa (3/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. 

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian bunyi surat tersebut.

Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan, yakni:

1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi,
2. Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan,
3. Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto,
4. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Berikut profil singkat keempat Jenderal TNI Purnawirawan tersebut:

1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi 

Fachrul Razi merupakan pria yang lahir pada 26 Juli 1947. 

Ia merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelum pensiun dari kemiliteran, Fachrul Razi sempat menduduki sejumlah jabatan bergengsi di TNI.

Mulai dari Kepala Staf Umum TNI pada 20 Maret 1998 hingga 26 Januari 1999.

Kemudian, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan pada 11 Februari 1999 sampai 29 November 1999. Lalu, Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.

Fachrul Razi juga merupakan pendiri Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

2. Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

Nama lain yang menandatangani surat dorongan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. 

Ia lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur.

Hanafie Asnan mengawali karier sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969.

Hanafie Asnan diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002.

3. Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

Tyasno Soedarto merupakan pria kelahiran 14 November 1948, di Magelang, Jawa Tengah. 

Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970.

Ia pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

Kemudian, Tyasno Soedarto dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999.

Setelah itu, Tyasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. 

4. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. 

Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973.

Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda, pada 1980.

Slamet Soebijanto pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), dan Waasrenum TNI (2000).

Setelah itu, ia menjabat sebagai Wagub Lemhannas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

==========================

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/06/03/16104931/4-jenderal-purnawirawan-tni-surati-mpr-dpr-dorong-pemakzulan-gibran