Tercatat 47 Insiden Gajah 'Ngamuk', Tanggul Raksasa Segera Dibangun Jadi Solusi

SRIPOKU.COM, OKI -- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan memperkuat koordinasi untuk memitigasi interaksi negatif antara kawanan gajah dan manusia di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI. Hal ini disampaikan setelah pertemuan antara Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, dengan Kepala BKSDA Sumsel, Teguh Setiawan, pada Jumat (23/5) sore.

Bupati Muchendi Mahzareki menegaskan komitmen serius Pemkab OKI dalam mencari solusi permanen untuk konflik yang terus terjadi di wilayah tersebut. "Bersama BKSDA dan pihak terkait, kami terus berupaya menemukan solusi dan mencapai kesepahaman dalam penanganan konflik gajah khususnya Kecamatan Air Sugihan, supaya upaya yang telah dilakukan selama ini dapat dimaksimalkan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Muchendi mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil BKSDA Sumsel dan mendorong percepatan proses perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk pembangunan tanggul gajah. "Terkait dengan amdal tentunya perlu dilakukan percepatan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," terang Muchendi.

Selain itu, Pemkab OKI juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai satwa liar, pelestarian lingkungan, dan cara menghindari interaksi negatif dengan gajah. "Ke depan harus lebih diperbanyak lagi sosialisasi mengenai tindakan yang harus dilakukan saat bertemu dengan gajah yang dilindungi. Karena edukasi seperti ini sangat dibutuhkan," tambah Muchendi.

 
Faktor dan Upaya Mitigasi Konflik

Kepala BKSDA Sumsel, Teguh Setiawan, mengungkapkan bahwa interaksi negatif antara manusia dan gajah di Kecamatan Air Sugihan disebabkan oleh berbagai faktor. Tercatat, selama periode 2020 hingga Maret 2024, sudah ada 47 kejadian interaksi negatif di Kantong Habitat Gajah (KHG) Air Sugihan, dengan puncak sebanyak 15 kasus pada tahun 2022.

Sebagai salah satu langkah strategis, BKSDA Sumsel telah melakukan pemasangan GPS collar pada kawanan gajah untuk memantau pergerakan mereka secara real-time guna memprediksi potensi konflik. "Dengan adanya GPS collar, kami dapat mengetahui posisi gajah secara langsung dan melakukan tindakan preventif sebelum terjadi konflik," jelas Teguh.

Pemerintah juga telah merencanakan pembangunan tanggul gajah sepanjang 38 kilometer dan pagar kejut berjarak 10 kilometer di wilayah yang sering dilalui gajah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi interaksi negatif serta melindungi hasil pertanian dan keselamatan warga. Selain tanggul fisik, pemerintah bersama masyarakat juga menanam tanaman yang tidak disukai gajah di perbatasan permukiman yang disebut tanggul vegetasi, meliputi kakao, kelengkeng, mangga, manggis, matoa, petai, rambutan, sawo, serai wangi, dan sukun timun.

Teguh juga menegaskan bahwa BKSDA Sumsel mendorong pembentukan desa mandiri konflik sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. "Penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat di koridor Sugihan - Simpang Heran terus dilakukan agar mereka mampu melakukan mitigasi secara mandiri," ungkapnya.

Sebagai bentuk keseriusan, telah didirikan Posko Pagarapat di Kecamatan Air Sugihan, yang merupakan kolaborasi antara masyarakat dari lima desa, perusahaan pemegang konsesi, dan Balai KSDA Sumatera Selatan. Posko ini menyiagakan tim yang terdiri dari mahout (pawang gajah), polisi kehutanan, tenaga pendamping, dan gajah binaan. "Posko ini menjadi simbol koeksistensi manusia dan gajah melalui pendekatan berbagi ruang kehidupan. Perkuat kemandirian masyarakat menghadapi tantangan konservasi," pungkas Teguh.