Ketua KY Nilai Kerusuhan di Lapas Muara Beliti Akibat Kelalaian, Amzulian: Harus Ada Evaluasi

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU- Komisi Yudisial (KY) merespons Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) pagi kemarin.

Ketua KY, Amzulian Rifai menyoroti insiden itu sebagai bentuk kelalaian dan harus ada evaluasi untuk Lapas narkotika kedepan.

"Saya dapat informasi ada semacam kerusuhan kecil di Lapas . Yang pertama tentu kita prihatin baik kepada warga binaan maupun kepada aparat. Tetapi ini kan sesuatu hal yang harus di evaluasi," Kata Amzulian pada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Sebagai putra daerah Musi Rawas sekaligus tokoh nasional kejadian kemarin  merefleksikan banyak hal.

Salah satunya merefleksikan yang mungkin ada persoalan dengan manajemen pembinaannya.

"Adanya kejadian ini karena saya pura daerah langsung menelepon pak Kapolres Musi rawas dan beberapa waktu kemudian beliau menelepon saya menjelaskan situasinya terkendali," ungkapnya.

Amzulian mengaku dalam berita yang ia lihat kemarin kejadian kericuhan itu hanya sporadis dan tidak begitu terkoordinir dengan baik sehingga dengan cepat bisa diatasi.

"Bukan kita berharap kemudian itu menjadi terkoordinir. Sehingga itu bisa diatasi. Tentu kita harapkan yang pertama ada investigasi secara khusus," ujarnya.

Kemudian soal tingkatan investigasi tentu harus diserahkan kepada berwenang untuk itu apakah investigasi tingkatannya kabupaten, provinsi apakah tingkatan DPR RI.

"Kita bersyukur sekarang ada komisi 13 misalnya. Yang salah satu anggotanya adalah Putra daerah kita (Prana Putra Sohe) yang dulu wali kota Lubuklinggau," ungkapnya.

Dengan demikian Amzulian berpikir harus dilakukan satu investigasi secara objektif tanpa bertujuan menyalahkan salah satu pihak tapi sifatnya evaluasi.

"Atas dasar evaluasi objektif itulah kemudian ada solusi-solusi yang bisa dilakukan," sebutnya.

Amzulian mengaku mempunyai pengalaman selaku Ketua Ombudsman RI selama 5 tahun yang juga menyangkut birokrasi lembaga pemasyarakatan, umumnya itu tidak sesuai jumlah warga binaan dengan sipir. 

"Itu tantangannya, tu baru sisi SDM. Belum lagi kita bicara Fasilitas seperti fasilitas pengamanan seperti perlengkapan tameng dan seterusnya kemudian pentungan.Jadi satu evaluasi tanpa bermaksud menyalahkan siapapun," ujarnya.

Memang persoalan rasio jumlah antara sipir dengan warga binaan hampir di seluruh Indonesia itu problemnya sama, ditambah lagi bicara over kapasitas.

"Kita harapkan juga kejadian ini bisa meningkatkan koordinasi diantara forum komunikasi pemeirntah daerah," ungkapnya.