Pengamat Politik Sumsel Tanggapi Isu Prabowo Tiadakan THR dan Gaji 13 PNS, Dirasa Cukup Membantu

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Baru-baru ini isu THR & gaji 13 PNS ditiadakan viral di media sosial dan menjadi kebingungan bagi ASN.

Namun kabar bahwa THR dan gaji 13 PNS ditiadakan ini langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Terkait viralnya isu ini, Pengamat Politik Sumsel Kemas Khoirul Mukhlis menyebut upaya Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran secara umum harus didukung semua pihak.

Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia ini melihat jumlah yang akan dipotong sebesar Rp 306,69 triliun dan akan diarahkan untuk program swasembada pangan, energi dan perbaikan sektor kesehatan.

"Jangankan Indonesia, negara adidaya seperti Amerika Serikat juga melakukan efisiensi yang serupa," ungkap Pengamat Politik Sumsel Kemas Khoirul Mukhlis kepada Sripoku.com, Jumat (7/2/2025).

Bahkan terkesan lebih ekstrim lagi, seperti dengan merumahkan karyawan lembaga karier, membekukan hibah ke pemerintah feberal senilai triliunan dolar, menghentikan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Presiden Donald Trumph bahkan menunjuk Elon Musk untuk memimpin efisiensi ini.
Selain ATK dan lainnya, perjalanan dinas pejabat juga dianggap perlu untuk dipotong.

Sebab sudah banyak hal memang tidak perlu kehadiran fisik untuk sekadar koordinasi dan konsultasi, bisa dengan menggunakan tekhnologi.

"Yang dimaksudkan revolusi 4.0 saat ini kan salah satu memangkas kontak fisik dalam banyak kehidupan. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan pertemuan dan koordinasi menggunakan teknologi juga seperti zoom meeting, WA Grup dan sebagainya," kata Mukhlis.

Di satu sisi, terkait THR bagi PNS, calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI/ Polri serta pejabat negara menurut Mukhlis masih dibutuhkan.

"Apalagi bagi ASN golongan menengah ke bawah. Karena pemasukan melalui THR ini dirasa cukup membantu mereka saat menjelang lebaran," kata mantan Ketua KPU Kota Palembang.

Sekadar saran, untuk yang pangkat menengah ke bawah biar tetap direalisasikan penuh 100 persen gaji.

"Sementara golongan menengah ke atas, bisa saja direalisasikan tidak sampai 100 persen karena untuk yang ini pastinya masih banyak memperoleh tunjangan lainnya," pungkasnya.

Isu THR & gaji 13 PNS ditiadakan menjadi rumor di media sosial hingga pesan berantai WhatsApp.

Dalam pesan tersebut, disebutkan bahwa Presiden Prabowo telah memanggil sekretaris jenderal kementerian untuk membahas kemungkinan penghentian gaji tambahan tersebut.