Berita Ogan Ilir
Tilang Sistem Poin Diberlakukan Januari 2025, Satlantas Polres OI Tunggu Petunjuk Korlantas Polri
Terkait peraturan baru ini, Satlantas Polres Ogan Ilir masih menunggu petunjuk dari Korlantas Polri.
Penulis: Agung Dwipayana | Editor: Fadhila Rahma
SRIPOKU.COM, INDRALAYA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri segera memberlakukan tilang sistem poin bagi pelanggar lalu lintas.
Dalam penerapan tilang sistem poin ini, polisi akan memberikan 12 poin permulaan bagi masyarakat yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Poin tersebut nantinya akan berkurang seiring dengan pelanggaran pemegang SIM berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
Mulai dari pelanggaran ringan dikurangi 1 poin, sedang 3 poin dan paling berat yakni 5 poin.
Terkait peraturan baru ini, Satlantas Polres Ogan Ilir masih menunggu petunjuk dari Korlantas Polri.
"Belum (memberlakukan tilang poin). Masih menunggu petunjuk dari Mabes," kata Kasat Lantas Polres Ogan Ilir AKP Desram Chemy, Minggu (19/1/2025).
Dikutip dari TribunGayo.com, Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menegaskan, kebijakan baru ini mulai dijalankan pada Januari 2025.
Adapun landasan dari aturan tilang poin ini termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang penertiban dan penandan Surat Izin Mengemudi atau SIM.
"Kalau sudah ada juknisnya seperti apa, kami siap menerapkannya di Ogan Ilir. Pastinya ada instruksi Korlantas Polri melalui Ditlantas Polda (Sumatera Selatan)," ujar Desram.
Terkait detail kategori poin pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021, berikut rincianya:
1. Poin
a. 1 Poin
- Tidak menggunakan helm.
- Tidak memakai sabuk pengaman.
- Mengangkut orang menggunakan mobil barang.
| Tingkatkan Kemandirian Pertanian, Petani Desa Tanjung Baru Ogan Ilir Ikuti Pelatihan BioPOC |
|
|---|
| Kronologi OTT Oknum Anggota LSM oleh Polres Ogan Ilir, Pelaku Diciduk di Rumah Makan |
|
|---|
| BREAKING NEWS : Polres Ogan Ilir OTT Oknum LSM Diduga Peras Kepala Desa |
|
|---|
| Pria di Embacang Ogan Ilir Dihajar Warga Gegara Dokumentasikan Rapat Musdes Tanpa Izin |
|
|---|
| Kelola Lahan Sengketa 3.300 Hektar, PT Gembala Sriwijaya Hanya Bayar PBB Rp 18 Juta per Tahun |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.