Mengenai peluang hasil Pilkada Sumsel nanti untuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), ia menilai hal itu akan sulit dikabulkan hakim MK, mengingat selisih perolehan suaranya cukup jauh.
"Pastinya kalau sengketa ke MK mengenai selisih perhitungan suara, perkembangan ada putusan pemilu terkait keterlibatan ASN dan kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) masih sulit dibuktikan. Tapi kalau lihat di kita jauh, paling PSU (Pemungutan Suara Ulang) di beberapa daerah saja. Jadi kalau untuk tingkat provinsi dan kota Palembang berat merubah struktur suara, tertutup lah. Meksipun kita tidak memungkiri paslon- paslon baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota melakukan perlawanan gugatan ke MK, tapi dengan jarak rentan suara jauh dan aku rasa lawyer mereka sudah paham soal itu, bisa masuk ke sidang tapi hasilnya sudah diperkirakan, " tukasnya.
Dimana selama ini jika ada dugaan kecurangan pemilu TSM, pada Pilpres dahulupun MK cenderung menangani untuk perselisihan perhitungan suara.
"Jadi, MK tidak arah kesana putusan nya, lebih banyak yang ditetapkan undang- undang dan UUD, yang lebih kepada perselisihan perhitungan suara, " pungkasnya.
lihat foto
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.